PKB Bakal Rangkul Eks FPI untuk Belajar Dakwah yang Baik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Dukungan datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait langkah pemerintah melarang kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq menilai, langkah itu demi mengembalikan Islam moderat, toleran dan ramah.

“Tentu PKB mendukung langkah tersebut, tetapi juga mengingatkan agar para dai dan juga pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar maruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya saja yang perlu diubah,” katanya kepada wartawan, Rabu 30 Desember 2020.

Dia meminta dakwah dilakukan dengan cara yang baik, konstruktif, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.

“Islam adalah agama yang mengedepankan dialog, Islam adalah agama yang menginginkan terciptanya harmoni,” katanya.

Untuk itu PKB membuka bagi para mantan anggota FPI bergabung. Dewan Syuro PKB mau memfasilitasi eks FPI belajar berdakwah yang baik.

“Nanti diajarkan bagaimana merumuskan kembali dakwah yang betul-betul menggugah, dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang merangkul bukan memukul, dakwah yang memberikan argumentasi tentang kebenaran, kebaikan dan keindahan Islam,” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan, nasib santri di Markaz Syariah Megamendung milik Habib Rizieq Syihab. Pengasuh Ponpes Almizan Jatiwangi ini meminta pemerintah untuk memperhatikan juga nasib para santrinya.

“Jangan sampai karena konflik lahan masa depan anak-anak muda yang mencari ilmu itu terabaikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk memberikan wawasan keislaman yang kuat soal akidah, syariah dan juga nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini