Kotak Amal Sumber Dana Teroris, Baznas: Kami Dukung Penegakan Hukum

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyayangkan adanya dugaan kotak amal dipakai untuk kebutuhan pendanaan aksi terorisme di Indonesia.

Ketua Baznas Bambang Sudibyo berkata, pihaknya mendukung penuh upaya hukum oleh Polri untuk menuntaskan masalah ini.

“Kasus ini sedang berproses dan Baznas mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polri sesuai Undang-undang no.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis 17 Desember 2020.

Ia menyebut, Baznas selalu berkomitmen untuk melindungi dana sedekah masyarakat yang dikumpulkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar disalurkan sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, Baznas juga mendukung Kementerian Agama (Kemenag) untuk membina dan mengawasi Lembaga Amil Zakat sesuai amanat dalam UU No 23 Tahun 2011 khususnya Pasal 34 mengenai pembinaan dan pengawasan Baznas dan LAZ. Kemenag dapat menindak oknum pengelola sumbangan yang berbuat di luar ketentuan.

“Selama ini Baznas telah melaksanakan tugas dan perannya sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti dalam hal penerbitan rekomendasi pendirian LAZ, dengan proses berjenjang dan persyaratan yang sesuai ketentuan termasuk verifikasi faktual,” ujar dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Keberlanjutan Pembangunan Bukti Komitmen Presiden Prabowo SelesaikanProyek IKN

Oleh : Dhita Karuniawati )* Presiden Prabowo memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjutdi masa pemerintahannya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mulaiberkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang menandakan kesiapan IKN sebagai ibukota fungsional. Proses pemindahan ibu kota ini direncanakan akan selesaisepenuhnya menjelang Pemilu 2029, dengan pelantikan pejabat negara yang akandilaksanakan di Nusantara. Keberlanjutan pembangunan ini merupakan bukti komitmenPresiden Prabowo menyelesaikan proyek IKN. Pembangunan mega proyek IKN Tahap 1 per 13 Desember 2024 telah mencapai 69%. Proyek ini terus digencarkan seiring dengan target fungsionalisasi Kawasan Inti PusatPemerintahan (KIPP) IKN pada tahun 2025. Sedangkan, berdasarkan data Otorita IKN, dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan IKN secara keseluruhan mencapai 61,7%. Untuk mempercepat progres pembangunan, Presiden Prabowo Subianto juga akanmeletakkan batu pertama atau groundbreaking tahap sembilan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada awal tahun 2025. Proyek ini memakan biayahingga Rp6,5 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu alasan strategis di balikpemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah dampak perubahan iklimglobal. Dalam forum G20 di Brasil, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannyaterkait dengan kenaikan permukaan air laut yang mulai menggenangi sejumlah wilayahpesisir Indonesia. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi denganlangkah-langkah strategis, salah satunya adalah pemindahan ibu kota. Indonesia secara langsung terdampak oleh perubahan iklim....
- Advertisement -

Baca berita yang ini