Soal Kerusuhan 98, Wiranto Tantang Prabowo dan Kivlan Sumpah Pocong

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait tudingan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen dan mantan Pangkostrad Prabowo Subianto soal dalang kerusuhan Mei 1998 dan turut melengserkan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Jendral Bintang empat itu menantang keduanya untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan siapa dalang kerusuhan Mei 1998.

“1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo atau Kivlan Zen? Sumpah pocong kita. siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 26 Februari 2019.

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan perlu melakukan ‘sumpah pocong’ agar masalah tersebut jelas. Wiranto juga meminta Kivlan tak asal menuduh. Ia mengklaim melakukan berbagai langkah agar kerusuhan yang terjadi pada 13 hingga 15 Mei 1998 tak meluas.

“Bukan saya sebagai dalang kerusuhan. Saya mencegah kerusuhan terjadi dan ternyata tiga hari saya sudah mampu mengamankan tensi ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen mengatakan tudingannya itu mendasar, terbukti dari sikap Wiranto yang secara tiba-tiba meninggalkan Jakarta saat keadaan sedang genting. Terlebih, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI saat itu, terang-terangan meminta Soeharto mundur dari jabatannya.

“Ya, sebagai panglima ABRI waktu itu, Pak Wiranto kenapa dia meninggalkan Jakarta dalam keadaan kacau dan kenapa kita yang untuk amankan Jakarta tidak boleh kerahkan pasukan, itu,” kata Kivlan di Gedung AD Premier, Jakarta Selatan, Senin 25 Februari 2019.

Menurutnya, tak mungkin seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata justru meminta pasukannya tak berjaga, malah dirinya pun pergi meninggalkan lokasi yang sedang genting.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini