Politisi PDIP: Fenomena LGBT di Kalangan TNI Sudah Ada Sejak Dulu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Fenomena isu kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di kalangan TNI-Polri, mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.

Menurutnya, isu LGBT itu bukan merupakan barang baru. Namun fenomena itu sudah terjadi sejak lama tapi tak seheboh sekarang.

“Fenomena LGBT merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan terus menjadi polemik serta perbincangan publik,” ujar Hasanuddin kepada wartawan, Jumat 16 Oktober 2020.

Hasanuddin menilai isu LGBT di kalangan TNI merupakan hal sensitif. Dia mendorong perlu dicarikan solusi terbaik oleh para pimpinan TNI.

Hasanuddin mengatakan, berdasarkan pengalaman tugas pokok dan fungsi TNI menuntut kerjasama kelompok dan dibutuhkan ikatan dan jiwa korsa yang tinggi.

Ketika kelompok itu bertugas di daerah terpencil seperti tenda, hutan, pesawat, kapal tempur bahkan kapal selam yang membutuhkan homogenitas sifat dan karakter dalam rangka menjaga kohesi dan kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian di kelompok kecil itu muncul LGBT yang dapat mengganggu homogenitas, jadi sesungguhnya LGBT tidak cocok dan terlarang di lingkungan TNI,” katanya.

Hasanuddin juga bilang, di Prancis menerapkan aturan ketat terhadap kelompok LGBT di lingkungan tentara. Mereka tidak diterima di angkatan perang. Menurutnya, di TNI pun berlaku hal yang sama.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini