Bamsoet Soal Demo UU Ciptaker: Masyarakat Perlu Bersabar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet berkomentar soal meluasnya aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Indonesia, sejak regulasi itu disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu.

Kepada para demonstran dan masyarakat, Bamsoet meminta agar bersabar. Ia juga memberi nasihat, supaya pengunjuk rasa hanya menyampaikan pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang menimbulkan keberatan, agar masalah tak melebar.

“Kami mengingatkan masyarakat yang akan melakukan aksi demo penolakan disahkannya UU Cipta Kerja untuk menyampaikan pasal-pasal mana saja yang menjadi keberatan, agar tuntutan tidak melebar ke arah yang merugikan masyarakat,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020.

Kemudian, ia menyarankan agar pemerintah menunjukkan komitmen menampung aspirasi yang disampaikan demonstyran, untuk kebutuhan penyusunan turunan UU tersebut. Bamsoet juga meminta para akademisi dilibatkan agar regulasi itu bisa dipertanggungjawabkan secara publik.

“Pemerintah tetap perlu mensosialisasikan kepada publik mengenai UU Cipta Kerja bahwa ketentuan yang belum diatur dalam UU tersebut akan diatur aturan turunannya, dan penyusunan aturan turunan dilakukan paling lama tiga bulan, sehingga masyarakat perlu bersabar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bamsoet juga mengingatkan agar demonstran tetap tertib serta tidak melakukan kekerasan, dan tak lupa pentingnya protokol kesehatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini