Mantul, Mulai Hari Ini Indonesia Pimpin Dewan Keamanan PBB

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Hari ini 1 Mei 2019 bukan hanya mengingatkan kita kepada Hari Buruh Internasional, tetapi pengakuan dunia kepada Indonesia yang resmi menjadi Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, David Hale menemui Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi membicarakan rencana Indonesia selama menjabat Ketua Dewan Keamanan PBB tersebut.

“Kami menantikan Indonesia menduduki Presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB pada bulan Mei dan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga perdamaian,” ujar Hale.

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama lembaga internasional tersebut.

Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Untuk itu dewan tersebut memiliki kewenangan untuk:

  1. menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia;
  2. merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai;
  3. meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatic;
  4. melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.

Selama ini, Indonesia sering ikut serta dalam menengahi sejumlah konflik regional seperti kasus Rohingya hingga upaya mendamaikan pertikaian antarfaksi di Afghanistan.

Januari 2019, PBB menerima Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan lembaga multilateral tersebut.

Dalam tradisinya, setiap anggota akan bergiliran menjabat ketua dewan selama satu bulan. Artinya Indonesia akan menguasai Dewan Keamanan PBB sejak hari ini hingga 31 Mei 2019.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini