Mahfud: Gak Ada Larangan Nonton Film G 30 S/PKI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tidak pernah melarang warganya menonton Film G30S/PKI. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD melalui akun twitternya yang dikutip Minggu 27 September 2020.

Menurut Mahfud, sejak Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan dahulu, bukan merupakan pelarangan. Tetapi, pemerintah tidak mewajibkan harus menontonnya.

“Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tdk ada yg melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube jg bs kapan sj, tak usah nunggu bln September,” ujar Mahfud.

Jika disamakan dengan hukum Islam, menurut Mahfud, menonton film tersebut hukumnya, “mubah.”

Dia juga mengungkapkan stasiun televisi siaran tidak dilarang menayangkan jika pemegang hak siarnya memang mengizinkan.

Setiap September, terutama akhir bulan isu PKI selalu kembali dicuatkan. Belakangan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali mengingatkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini