Toyota Pernah Dibakar di Indonesia Karena Hambat Kemandirian Ekonomi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kehadiran Toyota dan beberapa investasi asing pertama kali di Indonesia bagi kalangan mahasiswa saat itu bisa dibilang mematikan upaya kemandirian pembangunan ekonomi.

Maka, 15 Januari 1974, Dewan Mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia, melakukan apel kebulatan tekad di depan Kampus Trisakti, Grogol menolak modal asing yang ditandai kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka 14 Januari 1974.

Unjuk rasa besar-besaran itu antara lain dipimpin Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia bermaksud memblokade jalan rute Tanaka dari Halim Perdanakusumah, namun kalah kuat dengan penjagaan aparat di sana.

Itulah yang membuat apel kebulatan tekad terjadi dan unjuk rasa makin panas dan meluas di Jakarta. Akibatnya tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, Soeharto mengantar Tanaka menggunakan helikopter ke Halim dari Bina Graha.

Sementara itu, setelah apel kebulatan tekad dan tidak bergemingnya Soeharto terhadap penanaman modal asing di Indonesia semua produk Jepang dan modal asing dibakar, termasuk gedung-gedung milik Astra yang sudah menjadi ATPM Toyota.

Unjuk rasa tepat di depan PM Jepang itu membuat Kakui Tanaka merombak kebijakan Jepang terhadap Indonesia setelah 1974 tersebut.

Setelah itu, Negeri Sakura meluncurkan banyak program penelitian terkait budaya dan agama di Indonesia. Maka, pada 1974 itu pula lahirlah Japan Foundation.

Lewat lembaga tersebut, Jepang kerap menyelenggarakan pertukaran budaya dengan mengirim dan menerima pelajar dari Indonesia atau sebaliknya. Studi-studi mengenai Asia Tenggara mulai digalakan di Jepang.

Bahkan, peristiwa Malari 1974 disebut-sebut mendorong berdirinya Toyota Foundation. Di Jepang, Toyota Foundation merupakan pionir dari lembaga penelitian yang didanai swasta, fokusnya terutama pemberian beasiswa penelitian bagi studi Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini