Dahului Kemenkeu, Ridwan Kamil Sudah Beri Santunan Petugas Pemilu yang Meninggal

Baca Juga

MINEWS.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tak mau menunggu Kementerian Keuangan, langsung memberikan santunan kepada petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia. Setiap ahli warisnya mendapat Rp 50 juta.

Provinsi Jabar mencatat jumlah petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia 49 orang.

Mereka terdiri dari 46 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan tiga anggota Polri.

Gubernur Ridwan Kamil menyatakan santunan itu akan langsung ditransfer ke nomor rekening masing-masing ahli waris. Dia menyebut para petugas itu sebagai Warga Teladan Jawa Barat.

“Saya minta jangan dilama-lamain. Nanti kami transfer setelah data nomor rekening masuk dan data keluarga ahli waris terverifikasi,” kata lelaki yang akrab dipanggil Emil itu.

Seperti dikutip Rabu 24 April 2019, Pemerintah Provinsi Jabat menganggarkan Rp 2,45 miliar untuk memberikan santunan tersebut.

Selain itu, Emil juga memerintahkan kepala daerah di kabupaten atau kota menyiapkan layanan kesehatan untuk petugas pemilu yang masih bekerja saat ini.

Alasannya, proses Pemilu saat ini belum selesai. Emosi mereka mungkin belum stabil ditambah fisik yang lemah karena pekerjaannya terlalu berat.

Dia mengharapkan tidak ada lagi petugas Pemilu yang meninggal dunia. Emil juga mengusulkan pelaksanaan Pemilu serentak dievaluasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menyetujui pemberian santunan kepada petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia atau sakit karena menjalankan tugasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sedang menyiapkan pelaksanaannya.

Hingga kini tercatat 90 petugas Pemilu 2019 dari seluruh Indonesia meninggal dunia akibat kelelahan bekerja.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini