Waspada Macet Saat Mudik dan Balik Liburan Muharam

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Volume kendaraan yang akan keluar Jakarta, Kamis 20 Agustus 2020, menurut Jasa Marga diperkirakan terjadi lonjakan. Kemacetan parah mungkin terjadi pada Minggu 23 Agustus 2020 saat arus balik dari timur Pulau Jawa ke Jakarta.

Alasannya, seperti diungkapkan Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru, Rabu 19 Agustus 2020 ini saja sudah terjadi peningkatan 63,6 persen kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Angka pastinya adalah 191.434 kendaraan.

Apalagi, Jumat 21 Agustus 2020 sudah dinyatakan sebagai cuti bersama bagi pegawai negeri sipil dan pegawai kantor pemerintah.

Namun yang perlu di waspadai adalah arus balik yang kemungkinan besar terjadi pada 23 Agustus 2020.

Arus itu akan terdiri dari kendaraan yang sebelumnya meninggalkan Jakarta di hari libur Kemerdekaan Republik Indonesia mulai 16 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020.

Ditambahkan lagi mereka yang baru keluar Jakarta menjelang libur Tahun Baru Islam mulai Rabu malam ini.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat, sebanyak 293.209 kendaraan telah kembali menuju Jakarta pada hari H dan H+1 libur panjang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17-18 Agustus 2020.

Tetapi angka itu hanya 58.8 persen dari seluruh kendaraan yang keluar Jakarta pada periode arus mudik dalam rangka HUT RI ke-75 lalu (14-16 Agustus 2020).

Artinya masih ada 41,2 persen kendaraan yang belum kembali ke Jakarta dan kemungkinan besar akan bersamaan dengan pulangnya para pemudik yang keluar Jakarta menjelang Tahun Baru Islam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini