Jun Kwang-hoon, Pendeta yang Jadi Biang Kerok Claster Corona Korsel

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Pendeta beraliran konservatif Jun Kwang-hoon dituding sebagai penyebab utama munculnya klaster Covid-19 terbesar kedua di Korea Selatan.

Ia dituduh telah membiarkan jemaah gerejanya untuk menghadiri rapat umum Hari Pembebasan di Seoul pada Sabtu 15 Agustus 2020 lalu.

Dari Gereja Jeil pimpinan Jun, pusat pengendalian penyakit di Korsel melaporkan ada 319 kasus positif Covid-19, yang naik nyaris 70 per harinya. Angka ini menjadi yang kedua setelah klaster Shincheonji.

Dari 4.000 pengunjung gereja yang telah diidentifikasi pihak berwenang pada tengah malam, 3.400 telah ditempatkan di karantina dan 2.000 telah disaring.

“Dari total, 312 telah dites positif, yang berarti tingkat positif yang tinggi 16,1 persen dan panggilan untuk pengujian cepat dan karantina,” kata Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan Kim Ganglip, mengutip Yonhap News Agency, Senin 17 Agustus 2020.

Saat ini, sudah 200 ribu warga Korsel menandatangani petisi online agar aparat segera menahan pendeta Jun. Petisi daring pertama kali diunggah pada 15 Agustus 2020. Mereka menuntut Jun untuk ditahan lantaran dianggap merugikan keselamatan masyarakat.

Dalam petisi tersebut, dikatakan Jun dianggap telah menyia-nyiakan upaya negara itu untuk mengakhiri pandemi virus corona dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyesali tindakannya atau mengkhawatirkan kesehatan para pengunjung gereja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini