Wakil Ketua MPR RI Tegaskan Perempuan Tidak Boleh Takut Berkiprah di Bidang Politik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat atau dikenal dengan sapaan Rerie menegaskan bahwa perempuan tidak boleh takut dalam mengambil kesempatan berkiprah di bidang politik dan harus mampu membangun basis dukungan. Ia juga mengatakan bahwa diperlukan kolaborasi secara menyeluruh agar gerakan perempuan memilih dipimpin perempuan berjalan sesuai harapan.

“Tugas para perempuan politik belum selesai, kita harus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan soliditas gerakan peningkatan kapasitas politik perempuan dengan mengabaikan sekat-sekat yang ada antar partai politik,” kata Rerie, Minggu 28 Februari 2021.

Pernyataan ini tidak lepas dari target pencapaian 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen pada 2024. Maka ia terus mendorong kompetensi perempuan dan konsolidasi internal partai politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.

Bila berbicara kuantitas, sejatinya telah terjadi peningkatan jumlah perempuan di parlemen sejak pemilu 1999 dan saat ini komposisinya di DPR RI mencapai 20,5 persen.

Namun ia menekankan agar perempuan di parlemen juga mulai mengedepankan kualitas agar bisa mengambil peran strategis untuk melaksanakan fungsi-fungsi keterwakilan legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Bila dukungan kebijakan afirmatif lewat perubahan undang-undang dalam tahun ini terkendala, harus diperkuat berbagai strategi alternative lewat upaya masif penguatan kapasitas politik perempuan diawali dengan penguatan literasi politik yang tidak bias gender,” kata Rerie.

Tujuan pendidikan politik tersebut adalah agar memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan di berbagai bidang, salah satunya yaitu di parlemen.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini