Waduh, Dokumen Rencana Pemakaman Ratu Elizabeth II Bocor!

Baca Juga

MATA INDONESIA, LONDON – Sebuah dokumen yang berisi mengenai rencana pemakaman Ratu Elizabeth II bocor ke permukaan. Dokumen tersebut juga merinci mengenai rencana pemerintah Inggris pasca meninggalnya sang Ratu.

Dokumen tersebut mengungkapkan apa yang akan dilakukan saat Ratu Elizabeth II wafat nanti, dimulai dari Perdana Menteri Inggris yang akan dikabarkan melalui telepon hingga kepergian Ratu Elizabeth II yang akan diumumkan melalui kantor berita Press Association.

“Kami baru saja diberitahu mengenai kematian Yan Mulia Ratu. Para menteri juga akan diberitahu bahwa kebijaksanaan diperlukan,” demikian pernyataan Politico, melansir Business Insider, Sabtu, 4 September 2021.

Lebih lanjut disebutkan bahwa para menteri dan pegawai negeri senior selanjutnya akan menerima email dari sekretaris kabinet, yang berbunyi: “Rekan-rekan yang terhormat, dengan sedih saya menulis untuk memberi tahu Anda tentang kematian Yang Mulia Ratu.”

“Sekretaris pribadi Ratu yang akan memberi tahu perdana menteri dan menggambarkan apa yang terjadi selanjutnya sebagai kaskade panggilan, yang akan memberi tahu sekretaris kabinet (pegawai sipil berpangkat tertinggi di Inggris) sejumlah menteri paling senior dan pejabat,” sambung Politico.

Publikasi lebih lanjut melaporkan bahwa tanggal kematian Ratu akan secara internal disebut sebagai “Hari-H” dan setiap hari menjelang pemakamannya akan dicatat sebagai “H+1,” “H+2,” dan seterusnya.

Menurut The Guardian, pengumuman itu akan keluar sebagai kilasan berita ke Asosiasi Pers dan media dunia lainnya secara bersamaan. Sementara itu, Politico melaporkan bahwa masyarakat umum akan mengetahui berita tersebut melalui pemberitahuan resmi yang akan dikeluarkan oleh keluarga kerajaan.

Rencana kematian tersebut dilaporkan menempatkan pegawai pemerintah Inggris di bawah pembatasan media sosial, dengan aturan bahwa mereka tidak dapat me-retweet apa pun di Twitter.

“Retweet akan dilarang di seluruh departemen Whitehall kecuali disetujui oleh kepala komunikasi pemerintah,” menurut dokumen lain yang dilihat oleh Politico.

Pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II akan berlangsung selama 10 hari setelah kematian, dengan upacara di Westminster Abbey sebelum ia dimakamkan di Kapel Memorial Raja George VI di Kastil Windsor.

Politico memperoleh dokumen yang mengungkapkan bagaimana Keluarga Kerajaan dan pejabat pemerintah Inggris berencana untuk menangani kematian Ratu, meskipun Politico mencatat bahwa tidak ada indikasi bahwa para pejabat mengharapkan ini terjadi dalam waktu dekat.

Para pejabat khawatir bahwa kerumunan, termasuk turis, yang datang ke London dapat mengakibatkan kota itu kewalahan, dan telah menyusun operasi keamanan sebagai tanggapan.

Satu memo memperingatkan bahwa London bisa menjadi penuh sesak untuk pertama kalinya. Dikatakan bahwa ini akan menjadi skenario terburuk, Politico melaporkan, dengan ratusan ribu orang berusaha untuk sampai ke kota dan menyaksikan upacara pemakaman tersebut.

“Akomodasi, jalan, transportasi umum, makanan, kepolisian, perawatan kesehatan dan layanan dasar membentang hingga titik puncaknya,” lapor Politico.

Pejabat keamanan nasional dan dinas intelijen akan waspada terhadap potensi ancaman teror, Politico melaporkan. Dan para pejabat juga memperingatkan bahwa mungkin tidak ada cukup petugas untuk mengendalikan kerumunan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini