MATA INDONESIA, JAKARTA – Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dinilai merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap suara dan aspirasi masyarakat Papua. Pengamat isu Papua dan Direktur Institute for Peace and Security Studies (IPSS) Sri Yunanto mengatakan bahwa pengakuan kultural di Tanah Papua juga diakomodasi melalui undang-undang tersebut.
“Akhirnya capai kesepatan Otsus memberikan pengakuan kultural mislanya adat, local wisdom dan pengakuan politik dan DPRP dan ekonomi,” kata Sri Yunanto kepada Mata Indonesia News, Kamis 27 Mei 2021.
Selain merealisasikan UU Otsus untuk akomodasi kepentingan masyarakat, pemerintah juga terus membuka ruang dialog kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Tokoh adat dan tokoh agama diajak berdialog sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat.
“Ke depan perlu dialog, pemerintah pusat datang ke pemda dan tokoh-tokoh adat. Semua elemen pimpinan Polri, TNI dan lain sebagainya, hasil dialog itu rembuk lagi,” kata Sri Yunanto.
Sementara itu, pemerintah juga masih mengoptimalkan kebijakan Otsus Papua untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Kita harapkan bahwa Otsus ke depan betul-betul sekali lagi bertujuan untuk spiritnya memperbaiki percepatan pembangunan, memperbaiki kesejahteraan dan afirmasi khususnya terhadap orang asli Papua,” kata Tito.
Ia juga mengingatkan agar aspirasi masyarakat Papua harus diperhatikan karena otonomi khusus dan dananya dilandaskan pada semangat membangun kesejahteraan masyarakat asli Papua sebagai prioritas.
“Selain menyerap aspirasi, dan juga tetap pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita harapkan revisi ini undang-undang mendatang akan menjadi platform untuk mempercepat pembangunan di Papua,” kata Tito.
 dinilai merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap suara dan aspirasi masyarakat Papua){kind=link}