UU Ciptaker Kerja akan Mendorong Investasi di Sektor Properti

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya diyakini bakal mendorong investasi di sektor properti serta berdampak positif kepada berbagai aspek bidang perekonomian lainnya. Hal ini diungkapkan konsultan properti Colliers Indonesia, Steve Atherton, dalam keterangannya Minggu 25 April 2021.

Steve yang merupakan Head of Capital Markets & Investment Services Colliers Indonesia, mengatakan,”Implementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan menjadi kunci penggerak yang akan memperkuat daya beli, meningkatkan kepercayaan pasar serta mendorong investasi di sektor properti,” katanya.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka diharapkan pula kondisi perekonomian ke depannya juga bakal bisa semakin pulih karena sektor properti biasanya sangat terkait erat dengan kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selain itu, ujar dia, tujuan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia bila berhasil terwujud maka bakal menciptakan kekebalan massal sehingga juga membantu pemulihan ekonomi nasional di Tanah Air.”Ekonomi akan perlahan-lahan pulih, dan seharusnya memiliki dampak positif bagi pasar properti,” kata Steve.

Sebelumnya Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan instrumen UU Cipta Kerja dan beragam regulasi yang merupakan turunan dari produk perundangan tersebut. Selain itu, menurut dia, implementasi dari UU Cipta Kerja dan peraturan turunan yang telah terbentuk tersebut dapat langsung memberikan geliat ekonomi melalui penciptaan permintaan dan pasokan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Dito optimistis dengan fundamental dan geliat ekonomi yang terakselerasi dan tercipta pada kuartal I 2021 ini, terlebih dari berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu, BI, dan OJK, dapat mendukung secara keseluruhan baik di sisi permintaan maupun pasokan sehingga selanjutnya ekonomi bangkit kembali.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini