Uni Eropa Tak Pernah Menolak Kelapa Sawit Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perwakilan Tinggi Uni Eropa urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell menegaskan bahwa blok tersebut sama sekali tidak pernah membatasi apalagi menolak ekspor kelapa sawit dari wilayah Asia, khususnya Indonesia.

Dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, Borrell mengatakan bahwa Uni Eropa hanya khawatir terkait masalah sustainability atau keberlanjutan dari produksi kelapa sawit, terutama masalah lingkungan.

“Saya tegaskan lagi ini bukan larangan impor kelapa sawit. Lihat saja tren impor kelapa sawit Uni Eropa meningkat 26 persen kemarin. Ini bukan larangan, tetapi tentang masalah sustainability yang harus kita selesaikan bersama,” kata Borrell, Rabu, 2 Mei 2021.

Dikatakan Borrell bahwa masalah kelapa sawit membuat hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia sedikit merenggang. Meski demikian, menurutnya, kerja sama harus tetap dilanjutkan menyusul banyaknya potensi yang bisa dikembangkan.

“Tentunya, masalah kelapa sawit, telah membahayakan hubungan RI-Uni Eropa, tapi kita harus menghadapi ini dan memperkuat kerja sama,” sambungnya.

Borrell menambahkan, Uni Eropa begitu memahami bahwa industri kelawa sawit di Indonesia memiliki arti penting bagi sektor ekonomi Tanah Air dan para petani sawit. Untuk itu, kunjungannya ke Indonesia menandakan hubungan yang lebih baik antara Uni-Eropa dan Indonesia di masa mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno meminta Uni Eropa dapat secara adil memperlakukan industri kelapa sawit Indonesia. Mantan Duta Besar Belanda dan Norwegia itu juga mengatakan bahwa Uni Eropa adalah salah satu mitra terpenting.

“Saya sampaikan keseriusan pemerintah menghasilkan kelapa sawit secara berkelanjutan dan terus memperkuat ISPO. Kita juga bertukar pikiran mengenai komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi. Pembangunan hijau dan berkelanjutan merupakan prioritas Indonesia,” tutur Retno.

Tahun 2020, Uni Eropa merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia, dengan total nilai 25,5 miliar USD, dan investor terbesar keenam, dengan nilai sebesar 1,9 miliar USD dalam hampir 7 ribu cetak biru.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini