MATA INDONESIA, WASHINGTON – Amerika Serikat terus mendesak militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pejabat serta aktivis yang ditahan pada Senin (1/2). Hal ini disampaikan Presiden AS, Joe Biden dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya.
Biden juga mengungkapkan bahwa AS sedang bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk mengatasi pengambilalihan pemerintahan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Sebagaimana diketahui, Junta Militer menangkap pemimpin terpilih yang juga merupakan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi dan warga sipil lainnya.
“Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi seharusnya tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel,” tegas Presiden Joe Biden, melansir Reuters, Jumat, 5 Februari 2021.
“Militer Burma harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut dan membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan,” sambungnya.
Komandan Angkatan Darat, Min Aung Hlaing yang mengambil alih kekuasaan tak lama usai penangkapan para pejabat dan aktivis, mengatakan ada ketidakberesan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi dengan telak. Namun, Komisi pemilihan Myanmar membantah tuduhan tersebut.
Pernyataan Gedung Putih selanjutnya mengatakan bahwa penasihat keamanan nasional Presiden Biden, Jake Sullivan, berbicara melalui telepon pada Rabu (3/2) malam waktu setempat, dengan duta besar negara-negara Asia Tenggara untuk PBB, di mana Myanmar – yang juga dikenal sebagai Burma – berada di dalamnya.
“Jake Sullivan menyampaikan keprihatinan mendalam Presiden Biden mengenai kudeta di Burma dan menyatakan penghargaan atas perhatian negara-negara ASEAN terhadap krisis ini, dengan menekankan pentingnya dukungan regional untuk segera memulihkan demokrasi Burma,” demikian pernyataan Gedung Putih.
Dalam sambungan telepon, Sullivan juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Biden untuk memperkuat keterlibatan AS dengan AS, termasuk dalam memerangi perubahan iklim, mengatasi pandemi virus corona, mempromosikan pemulihan ekonomi, serta memajukan keamanan kemaritiman.
Sullivan menambahkan, dalam briefing Gedung Putih, pemerintah AS tengah mempertimbangkan pemberian sanksi sebagai respons atas kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.
