Tragis, Tercatat 1.675 Hektare Lahan Terbakar di Sumatera Selatan

Baca Juga

MINEWS, SUMSEL - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman nyata dan serius bagi Indonesia di setiap musim kemarau tiba. Tercatat, di Sumatera Selatan, api sudah menghanguskan 1.675 hektare lahan, berdasarkan data BPBD per 24 Agustus 2019.

Menurut Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumsel Ansori, luas areal yang terbakar ini meningkat dari tahun lalu. Peningkatan itu dipicu kebakaran hebat di Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin yang terjadi sejak pertengahan Agustus lalu.

Menurut Ansori, kebakaran ini masih sulit ditangani, terutama karena faktor lokasi yang sulit dijangkau, dan hanya mengandalkan pemadaman melalui udara dengan helikopter atau waterbooming.

“Empat helikopter diturunkan proses waterbooming di Musi Banyuasin, sementara tiga lainnya disiagakan untuk pemantauan kabupaten lain,” ujar Ansori di Palembang, Minggu 25 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, areal yang terbakar merupakan lahan gambut dengan kedalaman 0,5 meter yang sudah terlampau kering akibat hujan yang tidak turun selama 35 hari. Apalagi, petugas juga kesulitan menjangkau sumber air yang jauh, diperburuk angin kencang sehingga api semakin berkobar.

Ansori berkata, tim satgas darat saat ini terdiri dari 400 orang. Selain helikopter, juga dikerahkan belasan unit alat berat untuk membuat sekat bakar di kawasan Bayung Lincir, Musi Banyuasin.

Selain di Musi Banyuasin, beberapa daerah di Sumsel juga masih terdeteksi terjadi karhutla. Salah satunya, di Desa Tanjung Seteko, Indralaya atau tepatnya berdekatan dengan tol Palindra.

Saat ini, tim darat sudah merapat ke lokasi untuk melakukan pemadaman dengan menurunkan dua unit mobil tangki BPBD. Hanya, mobil tersebut belum dapat masuk ke lokasi karena tidak ada akses masuk ke tempat karhutla tersebut.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini