Tokoh Papua Serukan Tolak Aksi Anarkis, Masyarakat Diminta Jaga Perdamaian

Baca Juga

Mata Indonesia, Papua – Sejumlah tokoh agama, adat, dan masyarakat Papua menyerukan pesan perdamaian serta menolak aksi anarkis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Mereka menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan demi masa depan generasi mendatang serta menjaga keamanan di daerah masing-masing.

Pendeta Lot Rubino, perwakilan lembaga agama di Kabupaten Supiori, menekankan bahwa hidup rukun dan damai merupakan fondasi kehidupan bersama. Menurutnya, polemik yang muncul di belahan Indonesia harus disikapi dengan bijak, tanpa terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang merugikan.

“Sebagai pemimpin umat, saya mengingatkan agar kita selalu menjaga kerukunan dan tidak terpantik oleh situasi yang terjadi. Umat adalah titipan Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi dan menjaganya,” ujar Lot Rubino.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Kabupaten Waropeng, Nicholas Ramani, mengimbau seluruh warga agar menjaga kondusivitas wilayah. Ia dengan tegas mengutuk aksi anarkis yang terjadi pada demonstrasi di Jakarta, 28 Agustus 2025 lalu.

“Khususnya kepada masyarakat Kampung Wayuy dan Kabupaten Waropeng, mari kita bersama menjaga keamanan. Jangan ikut-ikutan tindakan anarkis. Tugas kita adalah menciptakan kedamaian di daerah kita sendiri,” tegas Nicholas.

Sementara itu, Kepala Suku Lektirani Kabupaten Pegunungan Bintang, Wilhelm Nukaibrah, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang peserta aksi di Jakarta. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam menyampaikan aspirasi.

“Sebagai kepala suku dan warga negara Indonesia, saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpikir jernih dalam menyampaikan aspirasi. Mari kita bersama menjaga situasi tetap damai dan harmonis tanpa mengutamakan kepentingan kelompok tertentu,” ungkap Wilhelm.

Seruan serupa diharapkan menjadi pegangan bersama masyarakat Papua dalam menghadapi dinamika nasional. Menurut para tokoh, tindakan anarkis tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mencederai persatuan bangsa. Karena itu, mereka menekankan pentingnya kolaborasi antarwarga, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dalam menjaga keamanan wilayah.

Dengan sikap saling menghormati dan komitmen menjaga kedamaian, para tokoh Papua berharap masyarakat dapat tetap bersatu, hidup rukun, dan menjauhkan diri dari aksi provokatif yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini