TNI-Polri Bersatu, Saatnya Masyarakat Jaga Demokrasi Sehat Tanpa Anarkisme

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditegaskan kembali sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Soliditas kedua institusi ini dipandang penting untuk mencegah potensi provokasi dari kelompok yang ingin memecah belah bangsa.

Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Hery Purnomo, menekankan bahwa TNI-Polri di daerah selalu berkomitmen menjaga situasi kondusif.

“Tidak ada keraguan bagi seluruh personel TNI-Polri khususnya di Kalsel untuk terus menjaga hubungan solid dan kekompakan demi daerah yang kondusif,” kata Hery.

Ia menambahkan, keharmonisan hubungan antar aparat menjadi kunci agar potensi gesekan atau kesalahpahaman bisa diantisipasi sejak dini.

“Tentu hubungan yang harmonis dan sinergi TNI-Polri perlu diperkuat menyikapi adanya indikasi atau potensi yang dapat menimbulkan unsur provokasi memicu gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Kehadiran TNI-Polri di lapangan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh aparat keamanan.

“Jangan pernah beri ruang bagi pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa. Kami percaya TNI-Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat,” kata Mario.

Menurut Mario, keberhasilan menjaga stabilitas tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kesadaran warga untuk menolak provokasi.

“Sinergi aparat TNI-Polri dan rakyat itu benteng sejati bangsa. Kalau kita solid, provokasi apa pun akan tumbang,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) juga menolak keras aksi anarkis dalam demonstrasi. Koordinator ASRI-KNPRI, Fikri, menyebut kebebasan berpendapat harus ditempuh dengan tertib.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan dan mengadu domba rakyat dengan aparat kepolisian dan TNI hanya akan merugikan rakyat, merusak citra perjuangan, dan mencederai semangat demokrasi,” ucapnya.

“Itu tindakan tercela dan biadab,” tambah Fikri.

Sementara itu, pengamat intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menegaskan intelijen sudah bekerja maksimal dalam memberikan informasi dini. Namun, derasnya provokasi di media sosial sering membuat situasi berkembang cepat di lapangan.

“Saya yakin intelijen sudah memberikan informasi terkait rencana unjuk rasa ini kepada usernya masing-masing,” tuturnya.

Dengan soliditas TNI-Polri serta dukungan masyarakat yang menolak anarkisme, stabilitas nasional diyakini tetap terjaga. Demokrasi pun dapat terus berkembang dalam suasana aman dan damai.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini