TNI AU Minta Maaf, Anggotanya Injak Kepala Warga Papua yang Diduga Mabuk,

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Insiden injak kepala warga yang dilakukan anggota TNI Angkatan Udara viral di sosial media. TNI Angkatan Udara (AU) meminta maaf atas tindakan dua prajuritnya yang menginjak kepala seorang warga sipil di Merauke, Papua. Prajurit yang merupakan anggota Polisi Militer TNI AU Landasan Udara (Pomau Lanud) JA Dimara itu kini sudah ditahan dan akan dihukum sesuai tingkat kesalahannya.

”Menyikapi insiden salah paham antara oknum dua anggota Pomau Lanud JA Dimara dan warga di sebuah warung makan, di Merauke, pada Senin 26 Juli 2021, TNI AU menyatakan penyesalan dan permohonan maaf,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma Indan Gilang Buldansyah, Selasa 27 Juli 2021.

Indan menerangkan, kejadian tersebut diawali oleh keributan seorang warga yang diduga mabuk dengan seorang pemilik warung. Kemudian, dua anggota Pomau Lanud JA Dimara datang dengan maksud melerai keributan yang terjadi tersebut. Kejadian itu direkam oleh salah satu kamera ponsel warga yang ada di warung tersebut.

Dalam video itu, kedua anggota Pomau tersebut menjatuhkan seorang warga yang diduga menyebabkan keributan. Ketika itu, satu anggota Pomau menahan badan warga sipil tersebut dengan lututnya. Sementara satu anggota Pomau lagi menginjak kepala warga sipil itu. ”Kedua oknum anggota Pomau Lanud JA Dimara kini sudah ditahan dan dalam pengawasan Komandan Lanud Merauke,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini