Terpilih Kembali Secara Aklamasi, Budi Gunawan Siap Lanjutkan Capaian Prestasi PB ESI

Baca Juga

Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D., P.S.M. kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) periode 2024-2029 secara aklamasi dalam Musyawarah Olah Raga Nasional (Musornas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PB ESI di InterContinental.

Dalam sambutannya, Budi Gunawan menjelaskan selama kepengurusan PB ESI periode 2020 – 2024, para atlet esports Indonesia telah menorehkan sejumlah prestasi di kancah internasional seperti SEA Games Vietnam 2021 dan SEA Games Kamboja 2023.

“Pada kedua ajang tersebut, tim esports Indonesia berhasil menyumbangkan total lima medali emas, lima perak, dan satu perunggu,” ujarnya.

Budi Gunawan juga menekankan bahwa esports kini telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat, dengan jumlah audiens mencapai lebih dari 577 juta orang pada tahun 2024.

“Esports tidak lagi dipandang negatif sebagai sekadar permainan, tetapi telah menjadi salah satu cabang olahraga yang menghasilkan prestasi internasional sekaligus memberikan peluang karier yang menjanjikan,” ujar Budi.

Budi juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, PB ESI telah berhasil membentuk ekosistem yang kuat seperti pengakuan esports sebagai cabang olahraga prestasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

“Kita juga telah berhasil menyelenggarakan berbagai turnamen esports nasional dan internasional, termasuk Piala KONI, Liga Esports Nasional, dan event internasional seperti kejuaraan dunia IESF 2022 di Bali, di mana Indonesia tidak hanya menjadi juara umum tetapi juga tuan rumah yang luar biasa,” tambah Budi.

Budi Gunawan juga mengungkapkan harapannya agar kepengurusan PB ESI periode selanjutnya terus melanjutkan komitmen untuk meraih lebih banyak prestasi internasional, serta mendukung pengembangan game lokal seperti “Lokapala” dan “Battle of Guardians.”

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III KONI, Mayjen TNI Purn Andri Sutarno, yang hadir mewakili Ketua Umum KONI, turut memberikan apresiasi kepada PB ESI dan Budi Gunawan atas kontribusi besar dalam memajukan esports di Indonesia. “Esports telah mencatatkan sejarah baru di PON Aceh-Sumut 2024 dengan memperebutkan medali di ajang olahraga nasional terbesar. Ini merupakan bukti nyata bahwa kemajuan esports di bawah kepemimpinan Budi Gunawan layak untuk dilanjutkan,” kata Andri.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si., juga mengungkapkan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, esports Indonesia akan semakin berjaya.

“Kami berharap PB ESI di bawah kepemimpinan Budi Gunawan terus mencatatkan prestasi gemilang dan membawa nama Indonesia lebih besar di kancah internasional,” ujarnya.

Dengan terpilihnya kembali Budi Gunawan sebagai Ketua Umum PB ESI, diharapkan perkembangan esports Indonesia semakin pesat dan mampu membawa nama bangsa di kancah internasional, serta memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini