MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2. Mereka gagal karena terindikasi terpapar radikalisme.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pun mengamini informasi tersebut. Sebab menurut dia, pejabat eselon 1 dan 2 harus bersih dari paparan radikalisme, narkoba, dan korupsi.
Bahkan pejabat eselon 1 dan 2 harus memahami masalah gratifikasi dan PPATK. “Banyak, saya kira banyak (terpapar radikalisme),” kata Menteri di Batam, Kepulauan Riau, Senin 10 Februari 2020.
Karenanya, seluruh ASN diminta berhati-hati terkait radikalisme dan terorisme. Jangan sampai, seseorang sudah ingin menjadi pejabat eselon dan didukung, namun tersandung masalah itu.
“Bagaimana mau menjabat eselon 1 dan 2, tapi pola fikirnya sudah mengarah ke sana,” kata Tjahjo.
Dalam sambutannya pada penyerahan evaluasi SAKIP, Menteri mengatakan ancaman terbesar, antara lain radikalisme dan terorisme, narkoba dan korupsi.
“Tantangan bangsa radikalisme dan terorisme. Ini prinsip,” kata dia.
ASN diingatkan untuk menjauhi korupsi, narkoba dan gratifikasi, karena ancamannya langsung dipecat. Menteri juga mengingatkan seluruh ASN berhati-hati menggunakan media sosial, agar tidak tersandung masalah.
