Teror Bom di Sri Lanka, 160 Orang Dilaporkan Tewas

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-160 orang dilaporkan tewas dalam insiden ledakan bom di tiga gereja dan tiga hotel di Sri Lanka, Minggu 21 April 2019. Sembilan korban di antaranya diketahui berkewarganegaraan asing.

Ledakan dilaporkan terjadi di Gereja St. Anthony di Kolombo, St. Sebastian di Kota Negombo, kemudian sebuah gereja lagi di Kota Batticaloa. Selain ketiga tempat ibadah, tiga hotel populer di Sri Lanka juga menjadi target yakni Hotel Shangri La, Cinnamon Grand dan Hotel Kingsbury.

Ledakan terjadi sekitar pukul 8.45 pagi waktu setempat, saat misa paskah berlangsung di gereja, menurut juru bicara kepolisian Sri Lanka Ruwan Gunasekera.

Mengutip laman News18, dua dari enam serangan yang menghantam Sri Lamka diduga dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri. Kedua pelaku teridentifikasi bernama Zahran Hashim, yang melancarkan aksi di Hotel Shangri La dan Abu Mohammad yang menyerang Gereja Batticalao.

Menindaklanjuti serangan ini, otoritas lokal telah memerintahkan penutupan sekolah pada besok dan lusa. Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena menyatakan kesedihan dan keterkejutannya dalam rangkaian serangan teror di Kolombo. “Saya terkejut dan sedih dengan situasi yang telah terjadi,” katanya.

Sementara itu, Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, telah menyerukan pertemuan darurat mengingat serangan teror mengerikan di Kolombo dan Batticaloa.

Sedangkan Menteri Reformasi Ekonomi Sri Lanka, Harsha De Silva mengatakan bahwa operasi penyelamatan sedang berlangsung dan jumlah korban yang tinggi diperkirakan akan terjadi, termasuk orang asing. Dirinya meminta orang-orang untuk tetap tenang dan tidak berkeliaran selepas teror itu.

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Perkuat Agenda Pemerintahan Bersih dan Berintegritas Tanpa Korupsi

Oleh: Mila Fitri RahmawatiKomitmen membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsimenjadi salah satu fondasi utama dalam arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinanPresiden Prabowo Subianto. Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkandukungan pembiayaan besar serta tata kelola yang akuntabel, upaya pemberantasan korupsi tidakhanya menjadi agenda penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan prasyarat penting untukmemastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat.Pernyataan Presiden Prabowo dalam rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuatsistem pengawasan dan penegakan hukum. Presiden secara terbuka meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), serta Jaksa Agung untuk menyampaikan seluruh kebutuhan kelembagaan yang diperlukan guna memperkuat kapasitas pengawasan dan pemberantasan korupsi. Langkahtersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar menyampaikan komitmen normatif, melainkan juga menyiapkan dukungan nyata berupa penguatan sumber daya manusia, anggaran, maupun instrumen kelembagaan.Korupsi selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan nasional. Kebocoran anggaran menyebabkan berkurangnya efektivitas program pemerintah, menghambatinvestasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta memperlemah kepercayaan masyarakatterhadap institusi negara. Oleh karena itu, ketika Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinyatidak ingin uang rakyat dicuri dan tidak ingin negara dilecehkan oleh praktik-praktik koruptif, pesan tersebut memiliki makna strategis yang jauh melampaui penindakan hukum semata. Pesantersebut mencerminkan tekad untuk membangun budaya pemerintahan yang menjunjung tinggiakuntabilitas dan tanggung jawab publik.Penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum menjadi langkah yang sangat relevandalam konteks pembangunan nasional saat ini. Berbagai program prioritas pemerintah, mulaidari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penguatanketahanan pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis, membutuhkan tata kelola yang kuatagar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan akan selalu menjadi ancaman yang dapat mengurangi dampakpositif dari berbagai kebijakan tersebut.Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berada pada posisi strategis dalam memastikan agenda pemberantasan korupsiberjalan secara efektif. Dukungan penuh dari Presiden kepada ketiga lembaga tersebutmenunjukkan adanya kesamaan visi antara pemimpin politik dan aparat penegak hukum untukmenciptakan pemerintahan yang transparan. Sinergi ini penting karena keberhasilanpemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan koordinasiyang kuat antara pengawasan internal, pencegahan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini