Ternyata, Jokowi Juga Didesak Segera Deklarasi Kemenangan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Meskipun sempat tak ingin buru-buru mendeklarasikan kemenangan, akhirnya capres petahana Joko Widodo menyatakan dirinya unggul dalam raihan suara di Pilpres 2019.

Desakan untuk segera mendeklarasikan kemenangan pun datang dari ketua-ketua umum partai koalisi. Dalam pertemuan di restoran Pelataran Menteng, Jakarta, Jumat 19 April 2019, Jokowi diminta segera umumkan kemenangannya atas Prabowo.

Minus Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, pertemuan ini sebenarnya secara khusus membahas soal deklarasi yang dilakukan kubu Prabowo.

Namun, sepertinya Jokowi masih belum ingin buru-buru deklarasi kemenangan seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Presiden RI ini lebih memilih menunggu hasil akhir perhitungan oleh KPU.

Hal itu sempat ditegaskannya pada konferensi pers perdana 17 April 2019 lalu. Jokowi meminta semua pihak untuk sabar menunggu perhitungan KPU kelar secara resmi.

“Dari indikasi exit poll dan quick count, kita lihat semuanta. Tapi kita sabar menunggu perhitungan KPU secara resmi,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu 17 April 2019 lalu.

Tapi, keesokan harinya Jokowi akhirnya mengklaim kemenangan dengan mengutip hitung cepat 12 lembaga survei. Ia unggul dengan torehan 54,5 persen, dibanding Prabowo yang hanya 45,5 persen.

Menurut Sekjen PPP Arsul Sani, Jokowi sempat didesak segera mendeklarasikan kemenangan, untuk melawan klaim sepihak Prabowo. “Kita kasih masukan, Pak kayaknya harus say something,” kata Arsul di Jakarta, Jumat 19 April 2019.

Sementara Ketua Harian TKN Jokowi-Ma’ruf Jenderal (Purn) Moeldoko juga menyatakan hal yang sama. Ia meminta Jokowi segera mendeklarasikan kemenangan demi para pendukung dan relawan.

“Jangan sampai mereka menunggu. TKN harus membuat keputusan dan pernyataan,” ujar Moeldoko.

Sebelumnya, capres 02 Prabowo Subianto sudah duluan mendeklarasikan kemenangannya dalam Pilpres 2019. Meskipun, Prabowo hanya mengacu pada data internalnya saja, dan memilih tidak percaya pada hasil quick count lembaga-lembaga survei kredibel.

Berita Terbaru

Di Balik Gelombang Aksi, Mahasiswa Perlu Waspadai Agenda Terselubung

Oleh: Rizky PratamaGelombang aksi mahasiswa yang kembali mengemuka di berbagai daerah merupakan bagiandari dinamika demokrasi. Namun, di balik semangat menyuarakan aspirasi, mahasiswa perlumeningkatkan kewaspadaan agar gerakan yang lahir dari idealisme dan kepentingan publiktidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang membawa agenda terselubung. Independensi, landasan kajian ilmiah, serta etika dalam menyampaikan kritik menjadi modal utama agar marwah gerakan mahasiswa tetap terjaga sebagai kekuatan moral bangsa.Aspirasi yang disampaikan hendaknya lahir dari kajian yang objektif, argumentasi yang kuat, serta tetap berada dalam koridor etika dan hukum. Demokrasi yang sehat bukan sekadarmemberi ruang bagi kritik, tetapi juga memastikan kritik tersebut membangun sertaberorientasi pada kepentingan publik.Belakangan ini, meningkatnya intensitas demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerahmemunculkan perhatian dari berbagai kalangan. Kekhawatiran yang muncul bukan diarahkanuntuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan agar gerakan mahasiswa tetapmempertahankan independensinya sebagai kekuatan moral bangsa. Kekhawatiran mengenaikemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan aksi mahasiswa untuk kepentinganpolitik tertentu menjadi hal yang patut diwaspadai.Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, berpandangan bahwa demonstrasimerupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, eskalasi aksimahasiswa perlu dicermati untuk memastikan tuntutan yang disampaikan benar-benar lahirdari hasil kajian akademis dan riset yang mendalam, bukan dipengaruhi kepentingan pihaktertentu yang memiliki agenda terselubung. Dalam pandangannya, gerakan mahasiswa akantetap memiliki legitimasi apabila berpijak pada data, fakta, serta kepentingan masyarakatluas.Pandangan tersebut relevan mengingat sejarah menunjukkan bahwa tidak sedikit gerakansosial yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuanpolitik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, independensimahasiswa menjadi modal utama yang harus terus dijaga agar gerakan intelektual tidakkehilangan kredibilitas di mata masyarakat.Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah juga akan lebih efektif apabila disampaikan kepadapemerintahan yang membuka ruang komunikasi. Dalam konteks ini, Alwan menilaipemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan sikap terbuka terhadap berbagaikritik yang berkembang. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menerima demonstran, tetapijuga menyediakan ruang dialog sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanismedemokrasi.Sikap terbuka tersebut, menurut Alwan, terlihat pula dalam berbagai isu kebijakan ekonomimaupun program prioritas nasional. Ketika muncul masukan mengenai pelemahan nilai tukarrupiah maupun kondisi pasar modal, pemerintah dinilai melakukan evaluasi terhadapkebijakan fiskal dan moneter sesuai perkembangan situasi. Begitu pula terhadapimplementasi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu perhatian publik. Berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut disebut mendapat respons melaluilangkah mitigasi dan perbaikan sehingga kebijakan dapat terus disempurnakan.Artinya, kritik yang berbasis argumentasi tetap memperoleh ruang untuk didengar. Kondisidemikian semestinya mendorong berkembangnya budaya dialog yang lebih produktifdibandingkan sekadar memperbesar eskalasi konfrontasi di ruang publik. Demokrasi akansemakin matang apabila setiap aspirasi direspons melalui komunikasi yang terbuka dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.Selain substansi tuntutan, aspek etika dalam menyampaikan pendapat juga menjadi perhatianpenting. Tuan Guru Batak Syekh Dr. H. Ahmad Sabban el-Rahmaniy Rajagukgukberpandangan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional seluruh warganegara. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap menjunjung nilai moral, adab, dan budaya bangsa yang selama ini menjadi identitas Indonesia.Menurut pandangannya, bangsa Indonesia dibangun di atas nilai agama, Pancasila, sertabudaya ketimuran yang mengedepankan sopan santun. Karena itu, perbedaan pendapat tidakseharusnya diwujudkan melalui penghinaan, cacian, ataupun ujaran yang merendahkanmartabat pihak lain. Kritik tetap dapat disampaikan secara tegas tanpa harus menghilangkanpenghormatan terhadap sesama warga negara.Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dariluasnya kebebasan berbicara, tetapi juga dari kedewasaan masyarakat dalam menggunakankebebasan tersebut. Semakin tinggi budaya berdialog dan saling menghormati, semakin kuatpula fondasi demokrasi Indonesia.Tuan Guru...
- Advertisement -

Baca berita yang ini