MATA INDONESIA, JAKARTA – “Orang yang beruntung adalah orang yang menabung dengan baik.” Begitulah pernyataan Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya yang mengajak penerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa nontunai menyisihkan uangnya untuk tabungan agar tidak habis untuk konsumsi.
Pernyataan itu disampaikan Edy alam diskusi virtual Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta, Kamis 14 Mei 2020. Kata dia, dengan menabung maka dana tersebut bisa dimanfaatkan dalam kondisi darurat seperti wabah COVID-19.
Karenanya, pencairan dana BLT nontunai ini sengaja dilakukan melalui bank agar masyarakat khususnya di desa semakin paham dengan kehadiran lembaga jasa keuangan itu. Harapannya, masyarakat di desa juga bisa lebih dekat dengan akses keuangan terutama dalam mendapatkan permodalan jika ingin melakukan investasi.
“Kami bersyukur sudah disalurkan melalui bank yang mendorong terciptanya inklusi keuangan di Indonesia,” katanya.
Sementara Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Moh Fachri mengatakan BLT Dana Desa memang diarahkan untuk dicairkan secara nontunai.
Namun, kenyataan di lapangan masih ada sejumlah desa di Tanah Air yang belum bisa melakukan penyaluran BLT Dana Desa itu secara nontunai. Kondisi itu terkendala letak geografis yang sulit.
“Banyak daerah yang meminta agar khusus daerah tertentu yang secara geografis sulit akses bank juga sulit buka rekening maka BLT bisa dilakukan tunai,” katanya.
Kemendes kemudian memberikan pengecualian bagi daerah tersebut untuk disalurkan secara tunai namun tetap memperhatikan protokol kesehatan cegah penyebaran COVID-19. Caranya, lanjut dia, banyak relawan di desa yang dari pintu ke pintu membagikan BLT secara tunai kepada penerima.
“Jika tidak memungkinkan, dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan tapi dengan mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak,” katanya.
Dia mengungkapkan total akumulasi BLT Dana Desa mencapai sekitar Rp 22 triliun yang akan disalurkan kepada sekitar 12 juta keluarga miskin di 74.953 desa tersebar di 434 kabupaten/kota.
