Tampil Beda! Ganjar dan Seluruh Pegawai Pemprov Jateng Ngantor Pakai Sarung

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Perayaan Hari Santri yang jatuh hari ini, Jumat 23 Oktober 2021 dijadikan momentum oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk mengubah penampilannya saat masuk kantor.

Jika biasanya ngantor mengenakan batik, namun hari ini Ganjar tampil beda dengan mengenakan baju koko dan kain sarung.

Saat ditanya alasannya pakaian itu, Ganjar mengatakan bahwa itu wujud ngayubagyo peringatan Hari Santri.  “Kita hari ini merayakan Hari Santri, jadi kita ngantor pakai sarung,” katanya.

Tidak hanya dirinya, Ganjar mengatakan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng ngantor menggunakan pakaian ala santri. SE itu dikeluarkan pada Kamis (21/10) bernomor 450/0014496 tentang Peringatan Hari Santri.

“Jadi insyaallah ASN di Pemprov Jateng semua menggunakan sarung dan pakaian santri. Untuk ASN yang beragama lain, boleh menyesuaikan dan tidak wajib,” katanya.

Tidak hanya simbol semata, mengenakan pakaian ala santri pada peringatan Hari Santri lanjut Ganjar diharapkan bisa memberikan satu spirit nasionalisme. Tidak hanya bajunya saja yang santri, tapi semua orang bisa meneladani bagaimana perjuangan para ulama, para santri saat resolusi jihad dikumandangkan.

“Saat itu, siapapun di antara kita bisa berkontribusi pada keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara. Maka tidak sedikit, pondok pesantren saat itu juga menjadi titik-titik perjuangan. Hari ini, kita teladani semangat para ulama dan para santri itu,” katanya.

Kepada para santri di seluruh Indonesia, Ganjar berharap semakin mengikuti perkembangan zaman. Santri diharapkan makin adaptif dan selalu memberikan inspirasi. Santri itu persis dengan siswa, tapi ilmu agamanya lebih dalam. Sehingga, kalau kita bicara kecerdasan spiritualnya sudah bagus, maka membangun kecerdasan intelektual dan emosionalnya tinggal menyesuaikan saja. Maka, santri ini memang sesuatu yang lengkap.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Relaksasi SLIK dan Perluasan Akses Rumah Subsidi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*Relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu langkahstrategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, khususnya rumah subsidi. Kebijakan ini hadir di tengah kebutuhan hunian yang terusmeningkat, sementara sebagian masyarakat masih terkendala oleh catatan kredityang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan finansial mereka saat ini.Dalam konteks tersebut, relaksasi SLIK tidak hanya dilihat sebagai kebijakan teknisdi sektor keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mendorong inklusiperumahan. Akses terhadap rumah layak menjadi bagian dari upaya pemerataankesejahteraan yang membutuhkan intervensi kebijakan yang adaptif dan responsif.Kebijakan terbaru memungkinkan masyarakat dengan tunggakan kredit di bawah Rp1 juta tetap dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Langkah ini memberikan ruang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya terhambat oleh catatan kredit minor untuk tetap memiliki kesempatanmemperoleh hunian.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riilmasyarakat. Ia menilai bahwa banyak calon debitur sebenarnya memilikikemampuan membayar, tetapi terkendala oleh catatan administratif yang relatif kecil.Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penilaian kelayakankredit, dari yang semata-mata berbasis riwayat menjadi lebih mempertimbangkankondisi aktual. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi membuka akses yang lebih luas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menegaskan pentingnyamanajemen risiko dalam implementasi kebijakan ini. Relaksasi yang diberikan bukanberarti menghilangkan prinsip selektivitas, melainkan memberikan fleksibilitas dalambatas yang terukur.Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwarelaksasi ini tetap mempertimbangkan kualitas kredit secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut dirancang agar tetap menjaga stabilitassektor keuangan sekaligus mendorong inklusi pembiayaan.Dengan kata lain, kebijakan ini mencoba menyeimbangkan antara perluasan aksesdan mitigasi risiko. Hal ini penting agar peningkatan penyaluran KPR subsidi tidakmenimbulkan potensi kredit bermasalah di kemudian hari.Dari perspektif industri, kebijakan ini disambut positif oleh para pengembangproperti. Relaksasi SLIK dinilai dapat meningkatkan daya serap pasar, khususnya di segmen rumah subsidi yang selama ini menghadapi kendala akses pembiayaan.Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI),...
- Advertisement -

Baca berita yang ini