Tak Segan Ambil Tindakan Tegas, Bawaslu DIY Ingatkan Parpol yang Melakukan Kampanye Diam-diam

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY secara tegas akan mengambil tindakan terhadap calon peserta pemilu yang melanggar aturan. Hal itu berkaitan dengan kampanye terselubung yang belum boleh dilakukan saat ini.

Pengawasan terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah tersebut.

Agus Muhammad Yasin, Komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY, menyatakan bahwa tindakan ini mencakup potensi calon yang nekat melakukan kampanye lebih awal dengan memasang atribut kampanye di tempat umum.

“Jika terjadi kampanye sebelum waktunya, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melaksanakan penindakan,” terang Agus Rabu 14 Juni 2023.

Selain melanggar tahapan pemilu yang diatur, pemasangan atribut kampanye di tempat umum juga melanggar peraturan daerah yang mengganggu ketertiban.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa saat ini proses verifikasi administrasi calon anggota legislatif dari partai politik untuk pemilu 2024 sedang berlangsung. Bawaslu juga terus melakukan pencegahan dengan memberikan imbauan kepada calon peserta pemilu.

“Saat ini Bawaslu melakukan pengawasan melalui sistem aplikasi pencalonan (Silon), meskipun akses ke data tersebut belum sepenuhnya tersedia bagi para parpol,” terang dia.

Menurut Agus, hingga saat ini belum ada temuan pelanggaran atau kekurangan data pendaftaran. Berkas yang diserahkan ke KPU masih dalam tingkat kelayakan atau tidak kelayakan.

Jika berkualifikasi tidak memenuhi persyaratan, berkas tersebut akan dikembalikan. Bawaslu akan memberikan catatan kepada KPU segera setelah proses verifikasi selesai.

“Perbaikan akan dilakukan setelah proses verifikasi di KPU selesai. Catatan dari kami akan langsung diberikan kepada KPU,” ujar dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hasil Sidang Sengketa Pilpres Ditolak MK, Bukti jadi Alasannya tapi Hakim Tak Terapkan Etika Hukum

Mata Indonesia, Yogyakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Senin (22/4/2024), menolak permohonan dari paslon nomor urut 01 dan 03. MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tak memiliki dasar hukum yang cukup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini