MATA INDONESIA, JAKARTA-Tahun depan telah ditetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan bisa di atas 5 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kepastian hukum dan dukungan Pemerintah akan terus dijalankan untuk kemudahan investasi dan berusaha. Pemerintah berkomitmen melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi.
Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.
“Selain itu, momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” ujarnya.
Menko Airlangga menambahkan, Tahun 2022 juga merupakan momentum Presidensi G20 yang membanggakan bagi Indonesia untuk memimpin kelompok negara berpendapatan terbesar dunia serta mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata.
Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama Presidensi G-20, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan, yang dirangkai dalam tema “Recover together, recover stronger”.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 bukan hanya seremoni saja namun menghasilkan outcomes nyata yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia,” katanya.
Presidensi Indonesia di event G20 diprediksi membantu penciptaan sekitar 33.000 lapangan kerja. Dengan lebih dari 150 pertemuan yang akan digelar di 19 kota dan kehadiran sekitar 18.000 lebih delegasi, akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun, dengan manfaat total 1,5 – 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Bali.
Berbagai proyeksi tersebut tentunya harus direalisasikan dalam semangat kemitraan dan kerja sama dari semua pihak. Pandemi ini semakin menegaskan akan pentingnya inklusifitas, kerja sama, dan kolaborasi dalam rangka mendukung stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi.
