Tahun 2020, Jonan Janji Seluruh Rumah Indonesia Teraliri Listrik

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Seluruh rumah di Indonesia ditargetkan bakal tersambung listrik pada akhir tahun 2020. Target rasio elektrifikasi itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Minggu 25 Agustus 2019 di Jakarta.

Kata Jonan, dari catatan rasio elektrifikasi per bulan Juli 2019 sudah mencapai 98,8 persen. Sementara sejumlah tantangan dalam merampungkan sisanya, yaitu 1,2 persen.

“Harapan saya, sesuai permintaan Bapak Presiden kalau bisa (rasio elektrifikasi) mendekati 100 persen akhir tahun ini. Jadi akhir tahun ini lebih dari 99 persen dan saya optimis mestinya di akhir 2020 selesai, 100 persen menikmati penerangan,” kata Jonan.

Tantangan yang dimaksud Jonan antara lain, layanan akses listrik berada di daerah yang sulit terjangkau dengan minim infrastruktur. Kedua, kemampuan masyarakat dalam membayar biaya sambung listrik yang masih rendah.

Jonan memperkirakan untuk daya sambung pada pelanggan 450 VA itu membutuhkan biaya sekitar Rp750 ribu. “Ada sekitar 600 ribu yang tidak mampu bayar biaya sambung. Ini yang harus diperjuangkan,” ujarnya.

Ia pun memprediksi setiap tahun akan ada penambahan jumlah rumah tangga baru sekitar 500 ribu rumah tangga. Di awal Pemerintahan Joko Widodo ini, lanjutnya, pemerintah sebenarnya sudah mencanangkan adanya penambahan pembangkit dari program 35.000 MW.

“Semangat ini untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Yang penting itu kebutuhan listrik masyarakatnya terpenuhi,” kata dia.

Untuk mengatasi hal tersebut, jalan keluar yang ditempuh pemerintah adalah melalui patungan biaya sambung. Sinergi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyumbang 100 ribu biaya sambungan listrik gratis, PLN dan pegawainya 40 ribu dan pegawai Kementerian ESDM bagi sekitar 2.500 rumah.

“Sampai sekarang sudah terkumpul 250 ribu biaya sambung listrik,” ujarnya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini