Survei Menyebut Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi Masih di Atas 60 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat dinilai masih menyatakan puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo meski pandemik Covid menyerang semua sendi perekonomian Indonesia.

Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih diatas 60 persen.

Adapun kinerja presiden, tercatat sebesar 62,9 persen, tingkat ketidakpuasan mengalami kenaikan menjadi 35,6 persen dari survei September 28,8 persen dan sisanya 1,4 persen tidak menjawab.

Menurut Direktur Eksekutif IPI Buhanuddin Muhtadi mengatakan puas tidaknya publik ini ditentukan pada pilihan mereka di Pemilu 2019, pendukung Jokowi cenderung puas dengan kinerja presiden, sementara pendukung Prabowo cenderung tidak puas dengan kinerja presiden meskipun Prabowo sudah bergabung dengan pemerintahan.

“Tapi ada peningkatan ketidakpuasan. Ini titik terendah tingkat ketidakpuasan kepada Pak Jokowi, terutama, sejak Juni 2016 61,7 persen, sekarang ini 62,9 persen. Meskipun tidak terlalu signifikan, cukup lumayan turun dari 68,35 persen (survei September 2020),” ujarnya dalam zoom meeting, Senin 8 Februari 2021.

Survei dilakukan 1-3 Februari 2021 dengan biaya CSR Indikator. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka langsung Indikator Politik Indonesia pada Maret 2018-Maret 2020 yakni, 206.983 responden. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 7.604 data, dan yang berhasil diwawancara sebesar 1.200 responden.

Dengan simple random sampling, survei ini memiliki margin of error (toleransi kesalahan) -+ 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel diambil dari seluruh provinsi, semakin banyak jumlah pemilih di provinsi semakin banyak sampel dengan memperhatikan kondisi demografi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dana Penertiban Kawasan Hutan Dorong Tata Kelola SDA Lebih Transparan

Oleh: Dewi Bunga )*Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan alamnasional melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara. Upaya tersebut kembali terlihat dalampenyerahan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Penyerahan dana tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanyafokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan pengelolaansumber daya alam berjalan secara transparan dan berpihak kepadakepentingan nasional.Dana yang berhasil diselamatkan berasal dari penagihan dendaadministratif sektor kehutanan dan hasil pengawasan pajak yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nilai tersebut mencapai Rp10.270.051.886.464 dengan rincian Rp3,42 triliundari denda administratif bidang kehutanan serta Rp6,84 triliun daripenerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH. Dalam kegiatan itu, tumpukan uang triliunan rupiah turut dipajang sebagai bentuk keterbukaanpemerintah kepada publik terkait hasil penertiban kawasan hutan.Selain penyerahan dana, pemerintah juga melakukan penguasaankembali kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare. Aset negara tersebut kemudian diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pada saat yang sama, lahan perkebunankelapa sawit hasil penertiban tahap ketujuh juga diserahkan kepadaKementerian Keuangan sebelum diteruskan kepada Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara...
- Advertisement -

Baca berita yang ini