Stimulus Ekonomi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui berbagai program stimulus yang menyasar langsung daya beli masyarakat. Strategi ini dijalankan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan konsumsi domestik masih menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data menunjukkan, pada kuartal I-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87% berkat kontribusi signifikan dari konsumsi rumah tangga.

“Ini ada risiko perlambatan karena faktor global, maka ekonomi kita harus kita dorong. Apalagi kalau di data PDB kita, 80% dari ekonomi kita itu digerakkan oleh domestik. Itu yang kita optimalkan,” ujar Ferry Irawan.

Sebagai upaya konkret menjaga daya beli, pemerintah menyalurkan tambahan bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan pada bulan Juni dan Juli 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah, yang rentan terdampak situasi ekonomi global.

“Melihat perkembangan terakhir, kita perlu akselerasi. Jadi di kuartal II, pemerintah menambah stimulus. Pertama, top-up kartu sembako untuk Juni-Juli yang saat ini sedang diproses pencairannya. Kedua, bantuan pangan yang sebelumnya tidak diberikan di kuartal I karena produksi masih tinggi, kini disalurkan lagi selama dua bulan,” jelas Ferry.

Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan suntikan dana langsung ke masyarakat melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN. Sektor swasta juga didorong untuk berpartisipasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga sepanjang masa liburan.

“Uangnya kita kasih, diskonnya kita berikan, dan kita dorong dengan program-program diskon di sektor transportasi, pariwisata, serta belanja dalam negeri. Ditambah dengan momentum liburan yang kita manfaatkan melalui program-program pariwisata,” tambah Ferry.

Di sisi pemberdayaan ekonomi, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus digenjot untuk mendukung pelaku UMKM. Hingga pertengahan Juni 2025, total penyaluran KUR mencapai Rp118,7 triliun, menyasar lebih dari dua juta pelaku usaha kecil dan menengah.

“Ini harapannya segmen menengah, maupun bawah, itu kita jaga atau kita tingkatkan daya belinya. Kemudian tadi untuk yang kewirausahaan (KUR) juga bisa meningkatkan peran swasta dalam ekonomi,” tutur Ferry.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, turut memberikan dukungan atas kebijakan tersebut. Ia menilai momentum libur sekolah merupakan peluang emas untuk menggerakkan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.

“Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi. Kami akan kawal implementasi di lapangan agar bisa efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi momentum libur sekolah biasanya ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang cukup signifikan,” ujar Bertu.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan DPR sangat krusial agar program stimulus tidak berjalan setengah hati dan benar-benar menyentuh masyarakat secara merata.

“Stimulus yang sudah diluncurkan harus dimaksimalkan dengan dukungan penuh dari semua pihak, agar target pertumbuhan ekonomi tercapai,” tegas Bertu.

Sejauh ini, terdapat enam stimulus utama yang telah diluncurkan pemerintah. Mulai dari diskon tiket transportasi umum, potongan tarif tol, bantuan sosial, hingga subsidi upah dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jangan biarkan upaya ini berjalan setengah hati. Tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif, program ini tidak akan optimal,” pungkas Bertu.

Dengan sinergi kebijakan yang kuat dan pelaksanaan yang terarah, stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemulihan nasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini