Soal Pertahanan dan Keamanan, Prabowo Diminta Belajar lagi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi angkat bicara terkait pernyataan Prabowo Subianto mengenai pertahanan negara dalam debat Capres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 30 Maret 2019.

Menurutnya, capres petahana Jokowi yang lebih menguasai bidang pertahanan ketimbang capres Prabowo Subianto. Padahal Jokowi merupakan lulusan Faktultas Kehutanan di UGM Yogyakarta.

Mantan Aster Kasad sekaligus teman seangkatan Prabowo Subiyanto di AKABRI itu menyebut, dalam debat capres semalam Prabowo kembali mempermalukan TNI. Prabowo dinilai tidak mengetahui bahwa dalam menyusun rencana pertahanan, seluruh dunia menggunakan hakikat ancaman yang bakal dihadapi sebuah negara.

“Dan itulah maka di setiap Kedutaan Besar negara mana pun dilengkapi dengan Atase Pertahanan dari ketiga angkatan. Sehingga dasar penyusunan hakikat ancaman benar-benar valid, sama sekali bukan asumsi apalagi halusinasi. Mereka lah Badan Pengumpul Keterangan yang resmi dibiayai negara,” ujar Saurip Kadi dalam keterangannya, Minggu 31 Maret 2019.

Menurut Saurip, capres nomor urut 01 Jokowi justru mengetahui bahwa perang zaman now bukan lagi adu kekuatan persenjataan seperti perang jaman old. Tapi perang asimetris yang intinya bagaimana mempengaruhi rakyat negara lawan melalui perubahan mindset.

Dan saat ini, negara-negara lain sudah mengubah konsep pertahanan mereka. Bahkan Amerika Serikat sudah menutup sejumlah pangkalan militernya di negara lain.

Saurip Kadi juga menyatakan, keliru besar jika Prabowo membandingkan besaran anggaran militer Indonesia dengan Singapura.

“Dengan luas wilayah yang kecil, tidak lebih dari Kabupaten Brebes, tapi menguasai kekuatan ekonomi kawasan melalui jasa finansial dan perdagangan, maka tidak ada pilihan, Singapura harus mempunyai keunggulan di bidang militer. Karena dengan satu sorty pengeboman saja, Singapura akan habis,” katanya.

Jadi, menurut Saurip, Prabowo harus belajar lagi soal pertahanan dan keamanan yang terbaru. Sesuai zaman now. “Kalau perlu, melalui bimbingan belajar,” katanya.

Ditanyakan soal makna penyataan capres nomor 02 Prabowo Subiayanto bahwa dirinya adalah lebih TNI dari TNI, Saurip Kadi mempersilakan bertanya langsung kepada Prabowo.

“Tapi yang saya ketahui Pak PS adalah Perwira Tinggi TNI yang dipecat dari dinas aktif, karena berinisiatif melakukan penculikan sejumlah aktivis, sebagaimana diakui sendiri di depan sidang DKP,” imbuhya.

Dia mengungkapkan, berakhirnya dinas militer di negara manapun hanya ada tiga alasan. Pertama karena atas pemintaan sendiri untuk pensiun dini, kedua karena diberhentikan dengan hormat akibat sakit atau cacat. Terakhir karena pensiun sesuai batas umur yang diatur Undang-Undang. Di luar ketiga alasan tersebut adalah karena dipecat.

Saurip mengajak bangsa ini sepatutnya bersyukur karena mempunyai Presiden yang paham tentang tentara dalam negara demokrasi dimana senjatanya wajib menghadap keluar.

Sementara kepada segenap anak bangsa, Saurip menyerukan bahwa Pemilu bukan perang. Pemilu tak lebih untuk memilih capres dan program untuk 5 tahun ke depan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini