Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Ditolak Anggota DPD DKI Jakarta

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Wacana pemindahan ibu kota negara ternyata menuai penolakan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta terpilih. Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai melakukan pertemuan di balai kota.

Keempat anggota DPD itu adalah Fahira Idris, Sylviana Murni, Jimly Asshiddiqie, dan Sabam Sirait.

Pada kesempatan itu, keempat anggota DPD DKI terpilih ini juga sempat dimintai tanggapan soal pemindahan ibu kota. Keempatnya kompak menolak pemindahan Ibu Kota DKI ke daerah lain.

“Tadi kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tidak setuju bila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan (atau) daerah lain,” ujarnya.

Menurut Fahira, pemindahan ibu kota memerlukan biaya mahal. Jadi lebih baik uang tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. “Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat itu sendiri,” katanya.

Sementara Anies berpendapat kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah pusat. Dia akan menaati jika ibu kota telah final ditetapkan di daerah Kalimantan. Saat ini dirinya bekerja dan bertindak berdasarkan undang-undang.

“Selama UU mengatakan ini adalah ibu kota, saya akan bekerja di sini sebagai ibu kota. Bila pemerintah pusat memutuskan yang lain, saya akan taat,” katanya.

Dia merasa tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Karena itu, dia tidak berkomentar soal baik atau tidak pemindahan ibu kota.

 

 

Berita Terbaru

Disperindag DIY Gelar Pasar Murah di Bleberan Gunungkidul.

Mata Indonesia, Gunungkidul - Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Gunungkidul menggelar pasar murah dan Bazar UMKM Mandiri di halaman Balai Kalurahan Bleberan, Playen, Gunungkidul, sebagai upaya untuk menekan inflasi dan mensejahterahakan masyarakat sekitar.
- Advertisement -

Baca berita yang ini