Soal Ada Pihak yang Ingin Indonesia Kacau, Prabowo: Ini dari Luar Negeri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut bersuara soal demonstrasi menolak Omnibus Law yang berujung ricuh di sejumlah daerah belakangan ini.

Menurutnya, di samping banyak hoaks yang berseliweran soal Omnibus Law, ada juga pihak yang sengaja memanfaatkan momen ini untuk membuat kekacauan di Indonesia.

Siapa pihak yang dimaksud Prabowo tersebut?

“Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat, benar, dia yakin dia benar tapi dia tidak lakukan sesuatu. Dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain,” kata Prabowo dalam wawancara khusus yang direkam DPP Partai Gerindra, seperti dilihat pada Senin 12 Oktober 2020.

Ketika ditanya soal pandangannya terkait derasnya penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Prabowo tegas mengatakan, banyak demonstran yang sebenarnya belum membaca utuh regulasi tersebut, dan lebih doyan memakan hoaks, yang akhirnya berujung pada kekacauan.

“Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Saya ingin memberi peringatan hoaks ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan,” ujarnya.

Kemudian, Prabowo juga berupaya meyakinkan, bahwa Presiden Joko Widodo selama ini selalu berpihak kepada masyarakat kecil.

“Nah Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu. Nah kita mengakui, Presiden juga marah, beberapa pejabat, beberapa birokrat yang tadi saya singgung, tidak tanggap bahwa ini keadaan darurat. Jadi mereka itu kerja mungkin as if situasi biasa, jadi banyak bantuan-bantuan itu kurang cepat sampai,” kata Prabowo.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini