SMRC: Jaksa Agung dan Menkumham Jangan dari Orang Parpol Lagi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) meminta Presiden Joko Widodo tak lagi mengambil kader parpol untuk mengisi posisi-posisi yang berhubungan dengan masyarakat sipil dan penegakan hukum.

Peneliti utama SMRC Saiful Mujani menyebut posisi yang tak seharusnya diisi orang parpol itu seperti Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Kapolri.

Seperti diketahui, saat ini posisi Jaksa Agung diisi oleh Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem. Lalu Menkumham dan Mendagri sama-sama diisi kader PDIP, yaitu Yasonna Laoly dan Tjahjo Kumolo.

Menurut Saiful Mujani, Jokowi yang tak punya beban elektoral 2024 harus membangun warisan baik setelah tak lagi menjadi presiden. Jokowi juga diminta sadar bahwa kinerja demokrasi Indonesia mengalami tren kemunduran dalam tujuh tahun terakhir, yang harus diperbaiki di periode kedua ini.

“Itu terutama ya aspek-aspek yang langsung berhubungan dengan perlindungan terhadap warga itu kalau bisa menteri-menterinya tidak direkrut dari partai politik,” jelasnya.

Dia menyarankan Jokowi melihat rekam jejak sosok yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Jika posisi itu diisi sosok dari partai politik, dia khawatir bakal ditunggangi kepentingan partai.

Berita Terbaru

Generasi Muda Harus Jaga Nilai Kemerdekaan di Tengah Gempuran Budaya Pop

Oleh: Aulia Sofyan Harahap )* Seluruh generasi muda Indonesia harus terus menjaga nilai kemerdekaan meski di tengah adanya berbagai macam gempuran budaya pop, termasuk yang sedangmenjadi tren belakangan ini yakni anime One Piece. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, ruang digital terus ramai memperbincangkan adanya fenomena pengibaran bendera bajak lautdari serial anime One Piece.  Simbol tengkorak dengan topi jerami itu muncul di sejumlah lokasi, yang kemudianmenyulut pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagaibentuk ekspresi semata, namun sebagian lainnya justru menilai bahwa pengibaranbendera One Piece itu sebagai salah satu bentuk upaya provokasi yang berpotensimengaburkan nilai-nilai sakral kemerdekaan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani merespons seluruh haltersebut dengan pandangan yang lebih moderat. Ia memandang bahwa tindakantersebut sebagai ekspresi kreatif dari masyarakat, terutama pada para generasimuda yang tengah hidup dalam era digital dan budaya global.  Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa sejatinya semangat kebangsaan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia tidak akan pernah tergantikan oleh apapun bahkan termasuk keberadaan budaya pop sekalipun. Muzani meyakinibahwa di balik simbol asing yang diangkat tersebut, seluruh masyarakat sejatinyatetap menyimpan Merah Putih dalam lubuk hati mereka. Senada dengan hal itu, politikus Andi Arief memandang bahwa pengibaran benderatersebut memang bukan sebagai bentuk pemberontakan, melainkan sebagai simbolharapan. Ia membaca tindakan itu sebagai protes yang muncul dari keresahan, namun tetap mengandung semangat untuk membangun Indonesia tercinta. Bagi sebagian kalangan, ekspresi semacam itu bukan berarti meninggalkan kecintaanpada tanah air, tetapi justru sebagai bentuk pencarian atas harapan yang lebih baikbagi bangsa. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli...
- Advertisement -

Baca berita yang ini