Mata Indonesia, Papua – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pengawalan ketat oleh aparat penegak hukum, dukungan TNI, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan kalangan akademisi.
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh jajaran Kejaksaan diminta untuk mengawal 38 PSN di Papua dengan nilai mencapai Rp3,7 triliun. Pengawalan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan setiap proyek berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Pengawalan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan seluruh proyek strategis berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Selain itu, Kejaksaan juga turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti penguatan ketahanan pangan, pelaksanaan program makan bergizi, serta pengawasan koperasi desa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dukungan terhadap PSN juga datang dari TNI melalui Kodam XVII/Cenderawasih. Pangdam Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal program strategis nasional serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. Menurutnya, kondisi keamanan yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan.
“Kami siap mengawal program strategis nasional dan memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga demi mendukung kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
TNI juga terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta pembinaan teritorial yang bertujuan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Kehadiran TNI diharapkan mampu memberikan rasa aman dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam mengawal pelaksanaan PSN. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menekankan bahwa kontribusi akademisi sangat penting dalam memberikan masukan berbasis keilmuan guna meningkatkan efektivitas program.
“Peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan agar program strategis nasional dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, pelaksanaan PSN di Papua menunjukkan adanya kerja sama yang solid antar berbagai pihak. Dengan pengawalan yang kuat, dukungan keamanan, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis pembangunan di Papua akan berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.