MATA INDONESIA, JAKARTA – Kali kesekian, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir soal koalisi yang dibentuk sejumlah partai politik.
Menurutnya, tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial.
Megawati mengatakan hal itu dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 21 Juni 2022.
Presiden Kelima RI itu mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi. “Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi. Tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes,” kata Megawati di hadapan Presiden Jokowi dan peserta Rakernas PDIP.
Istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri. Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri, melainkan presiden.
Gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak sebutannya kerja sama politik. “Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus. Yang namanya pemilihan ‘prime minister’ dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri,” tutur Megawati.
Dia menyinggung sejumlah partai yang kerap menggunakan istilah koalisi dan menyentil soal bagi-bagi kursi berdasarkan perolehan suara. Padahal, tidak ada istilah demikian. Megawati mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar tidak berbicara soal koalisi.
“Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” kata Megawati cukup keras.
