Siapik Dorong Porsi Kredit Perbankan ke UMKM 30%

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) bersama Kemenaker serta Kemenparekraf melakukan penguatan akselerasi peningkatan akses keuangan. Khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut agar dapat mendorong akses pembiayaan UMKM yang lebih luas. ”Sinergi tersebut melalui penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (Siapik). Dapat memudahkan UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan usaha. Dan secara otomatis dapat menghasilkan laporan keuangan secara digital,” ujar Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono, Senin, 7 Maret 2022.

Doni mengungkapkan penguatan literasi pencatatan keuangan UMKM lewat Siapik merupakan salah satu dukungan bank sentral. Guna mencapai porsi kredit perbankan kepada UMKM sebesar 30 persen pada 2024. Hal ini sebagaimana permintaan Presiden Joko Widodo. Di mana saat ini baru mencapai 20,6 persen dari total kredit perbankan.

”Selain itu, Siapik sebagai upaya untuk pencapaian kebijakan Rasio Kredit Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM),” katanya.

Doni mengatakan bahwa rendahnya penyaluran kredit pada UMKM salah satunya karena masih rendahnya kapasitas UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan maupun rendahnya literasi keuangan.

“Merespons hal tersebut dan sebagai upaya mendorong peningkatan kapasitas UMKM dalam pengelolaan keuangan, BI berinisiatif menyediakan fasilitas pencatatan keuangan Siapik,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan bahwa peranan pengembangan tenaga kerja, baik formal maupun informal, merupakan hal yang strategis dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja.

Sejak 2021, kerja sama antara Kemenaker dan BI dengan mengikutsertakan 800 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam pelatihan pencatatan keuangan digital menggunakan Siapik.

“Ke depan, melalui peningkatan kapasitas TKM dalam melakukan pencatatan keuangan digital dengan baik. Dapat meningkatkan kemampuan para TKM untuk bersaing di era global,” ujar Anwar.

Staf Ahli Kemenparekraf Dadang Rizki Ratman menyampaikan, dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, sejak 2021 hingga saat ini, melakukan program bimbingan teknis. Terutama mengenai literasi keuangan, melalui serangkaian pelatihan dan workshop keuangan bersama Siapik.

“Pada 2021, Kemenparekraf telah melaksanakan workshop bimbingan teknis dan pemanfaatan digitalisasi keuangan di Sumatra Barat dan Bali. Berlanjut di 2022 di Jawa Barat dan Banten, serta pelaksanaan di beberapa kota lainnya,” katanya.

Siapik merupakan aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital. Aplikasi ini dapat mempermudah UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan. Sehingga dapat menjadi solusi akses keuangan UMKM untuk UMKM Naik Kelas.

Sejak Bank Indonesia meluncurkan ini pada 2017 lalu sampai dengan akhir 2021, telah tercatat pengguna Siapik sebanyak 17.837 pengguna. Mayoritasnya atau 99 persen adalah usaha mikro yang dominasinya 40 persen sektor usaha manufaktur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 724 UMKM telah memperoleh pembiayaan dari perbankan dengan total sebesar Rp18,3 miliar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini