Sewa Toko di Mal Bebas Pajak Saat PPKM Mikro Darurat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Insentif pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sewa toko di mal bakal digelontorkan oleh pemerintah. Hal itu akan dilakukan dalam pelaksanaan PPKM Mikro Darurat yang dimulai pada 2 Juli hingga 20 Juli 2021.

Rencananya stimulus ini menggunakan mekanisme pajak ditanggung pemerintah (DTP) dan menjadi bagian dari Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, rencana PPN atas sewa toko di mal akan berlaku selama tiga bulan yakni untuk masa pajak Juni hingga Agustus 2021.

“PPN kan sebesar 10 persen, berarti penyewa ruangan tidak bayar PPN karena 100 persen ditanggung pemerintah untuk masa pajak Juni hingga Agustus 2021,” katanya.

Diketahui, batas waktu pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Sehingga, para penyewa toko di pusat perbelanjaan tetap dapat memanfaatkan insentif PPN DTP Juni, meski periode bulannya akan berakhir hari ini 30 Juni 2021.

Pasalnya, batas lapor SPT Masa Juni jatuh pada akhir Juli mendatang. Menurut Iskandar, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi usai libur Lebaran tidak akan terlalu berpengaruh pada kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021, sehingga masih akan tumbuh positif tujuh persen.

“Sedangkan untuk kuartal II tidak begitu terpengaruh akibat pengetatan mobilitas. Berdasarkan data uang beredar yakni transaksi online dan nontunai diperkirakan pertumbuhan kuartal II di sekitar  tujuh persen,” katanya.

Kendati begitu, ia tak menampik bahwa PPKM Mikro Darurat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021, khususnya untuk sektor-sektor yang dibatasi kegiatannya. Ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.

Oleh karena itu, untuk menjaga pemulihan ekonomi kuartal III, pemerintah memastikan akan mempercepat realisasi bantuan sosial (bansos) pada tiga bulan ke depan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini