Semangat dan Optimis Membangun Ibu Kota Negara Nusantara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berjalan lancar dan sesuai rencana. Hal ini terucap saat Jokowi meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Juni 2022.

”Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan. Satu setengah tahun. Padahal tantangannya banyak. Interiornya sulit. Kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa selesai,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menyampaikan, di titik Presiden Jokowi meninjau itu kelak akan ada Istana Kepresidenan. Danis juga menjelaskan, kini pihaknya telah memulai pelaksanaan pembangunan kawasan IKN secara bertahap. Untuk rentang waktu 2022–2024.

Presiden Jokowi pun menjamin proyek IKN Nusantara akan tetap berlanjut. Kendati, ia tak lagi menjabat di 2024. Presiden Jokowi mengingatkan, Undang-Undang IKN Nusantara sudah mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR.

“Ada yang bertanya, ini nanti 2024 berlanjut atau tidak? Lho, sudah ada UU-nya. Dukungan 93 persen di parlemen, kurang apalagi?” kata Kepala Negara dalam Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Kalimantan Timur.

Ia menyebutkan, gagasan pindah ibu kota sudah ada sejak zaman mantan Presiden Soekarno yang ketika itu ingin memindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Jokowi lantas menyebut, gagasan serupa selalu muncul di setiap kepemimpinan di Tanah Air. Hal ini karena secara hitung-hitungan ibu kota harus pindah. “Pulau Jawa itu bebannya terlalu berat,” kata dia.

Penetapan IKN ada dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan memiliki visi untuk mewujudkan “Kota Dunia untuk Semua”. Yakni sebuah kota ideal yang dapat menjadi role model bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi tersebut bertujuan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional. Kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Ibu Kota Nusantara yang memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektare berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat. Srta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic superhub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi. Dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur. Melalui pengembangan enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung.

Keenam klaster ekonomi tersebut meliputi

  • Industri teknologi bersih
  • Farmasi terintegrasi
  • Industri pertanian berkelanjutan
  • Ekowisata
  • Bahan kimia dan produk kimia
  • Energi rendah karbon

Sedangkan dua klaster pendukung adalah pendidikan abad 21 serta smart city dan pusat industri 4.0.

Dalam pembangunan IKN, Presiden Jokowi menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen alias kota di dalam hutan atau forest city. Konsep forest city memerlukan setidaknya 65% tutupan hutan dari seluruh wilayah IKN dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah IKN seluas 58.570 ha.

Area tersebut kini dalam kondisi lahan terbuka. Area bekas tambang, semak belukar, dan area konsesi. Perlu desain lanskap yang terintegrasi untuk memastikan capaian forest city. Baik melalui penanaman, maupun perlindungan tutupan hutan yang saat ini masih baik.

Dalam konsepnya, IKN berkembang dengan 100% energi bersih. Seluas 75% kawasan IKN menjadi ruang terbuka hijau. Di mana 65% menjadi area yang terlindungi dan 10% untuk produksi pangan.

IKN terdiri atas berbagai zona mixed-use dan neighborhood yang mendukung konsep “10 Menit Berjalan Kaki” dan konektivitas sosial. Desainnya selaras dengan alam, dengan minimal 50% ruang hijau. Kelak, 80 persen perjalanan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk. Dan 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan.

Kepala negara meninjau progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang memiliki kapasitas tampung 10 juta meter kubik. Inilah salah satu bendungan untuk penyiapan air baku di IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi ini merupakan salah satu dari dua yang sudah on going untuk penyiapan air baku di IKN. Sekarang progres di Bendungan Sepaku Semoi sudah 56 persen.

Bendungan yang targetnya selesai awal 2023 itu bakal memberikan manfaat air baku sebesar 2.500 liter per detik. Dari kapasitas 2.500 liter per detik, sebanyak 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan dan 2 ribu liter per detik untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN.

Di Bendungan Sepaku Semoi sedang ada pembangunan intake Bendungan Sepaku yang saat ini progresnya baru mencapai 13 persen. Nantinya, intake Bendungan Sepaku akan memberikan manfaat air baku sebesar 3 ribu liter per detik. Targetnya selesai pada Desember 2022.

Presiden Jokowi menyebut bahwa air baku dari bendungan untuk memasok kebutuhan air bagi 1,5 juta penduduk. ”Untuk air yang tersalurkan adalah air siap minum,” kata Jokowi.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini