Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 200.2.2/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia agar dapat membangun koordinasi lintas pihak dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan dengan aman dan damai.
Koordinasi dilakukan Kepala Daerah bersama pemangku kepentingan terkait seperti aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya. Upaya ini dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa Pilada 2024 secara serentak yang diselenggarakan bersamaan dengan Pilpres maupun Pileg dapat menyelaraskan visi-misi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuannya, untuk memperbaiki administrasi Pemerintahan dan terjadinya sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah. Pilkada serentak juga dinilai dapat mengurangi potensi konflik vertical dan horizontal dalam sistem Pemerintahan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari saat ini sedang bersiap menyambut pesta demokrasi 5 tahunan itu. Penjabat (Pj) Walikota Kendari, Muhammad Yusup merancang beberapa strategi untuk menyukseskan Pilkada Serentak pada November 2024 mendatang. Salah satunya yaitu dengan menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama membahas persiapan Pilkada agar dapat terlaksana dengan sukses.
Muhammad Yusup menekankan bahwa pentingnya sinergitas antara semua pihak untuk menjamin Pilkada agar berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Berkaca dari kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 yakni Pilpres dan Pileg. Pihaknya mengimbau agar semua pihak dapat bahu membahu dan bersinergi untuk mengulang kesuksesan pesta demokrasi tersebut.
Pj Walikota Kendari, Muhammad Yusup juga mengatakan kepada tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat agar membantu Pemerintah dalam menyukseskan Pilkada di Kota Kendari. Pihaknya berharap para tokoh-tokoh tersebut dapat melibatkan diri dalam menciptakan situasi yang kondusif dan dapat bersinergi dengan TNI/Polri dalam upaya menjaga stabilitas lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari, Djunaidin Umar mengatakan bahwa berbagai strategi untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses Pilkada telah dirundingkan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengamanan logistik, penegakan protokol kesehatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan potensi konflik. Pihaknya mengatakan bahwa Pemerintah Kta Kendari berkomitmen menjaga integritas dan transparansi Pilkada, sekaligus memastikan bahwa seluruh tahapan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.
Di sisi lain, Bawaslu Lombok Barat melibatkan masyarakat adat Desa karang Bayan, Kec. Lingsar dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Komisioner Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lombok Barat, Samsul Hadi mengatakan bahwa pihaknya ingin mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengawas partisipatif dalam Pilkada 2024. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kecurangan, serta memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan jujur dan adil.
Tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah tahapan yang sedang berlangsung saat ini rentan terjadi pelanggaran, baik itu pelanggaran administrative maupun tindak pidana Pemilu serta pelanggaran Undang-Undang. Sehingga, masyarakat Desa Karang Bayan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan pesta demokrasi.
Sementara itu, Kepala Desa Karang Bayan Lombok Barat, Sudirati mengapresiasi upaya Bawaslu Lombok Barat untuk menggandeng desanya dalam pengawasan partisipatif Pilkada. Apalagi pada Pemilu 2024 Februari lalu partisipasi warga Karang Bayan mencapai 85 persen. Pihaknya berharap dengan keterlibatan masyarakat adat, maka pemilih dalam Pilkada mendatang bisa meningkat lebih dari 85 persen, dan masyarakat memahami bahwa Pemilihan Umum menjadi kewajiban bagi negara dan bangsa.
Sedangkan, di wilayah Papua, masyarakat setempat juga diimbau untuk menyukseskan seluruh tahapan yang sedang berjalan hingga pelaksanaan Pilkada selesai dengan mengedepankan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Papua, Orgenes Kaway mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat harus menjaga situasi Pilkada tetap aman dan damai dengan menggunakan hak suaranya secara kondusif.
Pihaknya juga mengatakan bahwa tidak bisa sekadar disebut sebagai agenda rutin lima tahunan sebab pesta demokrasi tersebut memiliki arti besar di dalamnya. Masyarakat secara mutlak diberikan hak untuk dapat menentukan pemimpinnya sesuai harapan masing-masing. Dengan adanya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) secara langsung diharapkan dapat membawa pengaruh signifikan terhadap daerah Papua.
Orgenes Kaway menegaskan pentingnya menjaga iklim demokrasi, sebab demokrasi yang sehat tentunya akan melahirkan pemimpin yang betul-betul mengabdi bagi bangsa dan negara. Keterlibatan masyarakat yang aktif akan menjadi Gambaran terlaksananya demokrasi yang matang. Tentunya juga dibarengi dengan upaya menjaga ketertiban sehingga Pilkada dapat berjalan aman dan damai.
Partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dalam tahapan Pilkada sangat penting untuk mencegah potensi retaknya persaudaraan antar sesama masyarakat dan terlaksananya Pilkada secara aman dan damai. Sinergitas dari seluruh pihak juga diharapkan dapat menjaga kerukunan, meningkatkan literasi politik, menangkal politisasi agama, serta menyejukkan umat dari hal-hal yang berpotensi merusak pesta demokrasi.
