Sektor Perikanan dan Akuakultur Indonesia Dinilai Menjanjikan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan bahwa sektor perikanan dan akuakultur Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan.

Untuk itu, kedua sektor ini perlu dimaksimalkan dengan baik demi menopang sektor perekonomian nasional, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki potensi.

“Kita sudah lihat data dan potensinya di pemerintah, di litbang, kita harapkan agar tidak menjadi sekadar catatan di atas kertas saja, tetapi juga direalisasikan. Terlebih lagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, masyarakat diharapkan dapat bertahan demikian juga pelaku usaha untuk dapat mempertahankan bisnisnya,” tutur Yugi, Minggu, 20 Juni 2020.

Selain perikanan tangkap dan konvensional, kata Yugi, masyarakat yang tinggal di daerah potensial juga dapat mengembangkan bisnis akuakultur, seperti budidaya ikan air tawar, keramba ikan laut, budi daya udang, lobster, kerang, hingga rumput laut.

Hal-hal tersebut diyakini dapat meningkatkan pendapatan, bahkan menjadi sumber penghasilan baru. Yugi pun berharap masyarakat, terutama para pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang ada dapat menggali potensi daerahnya.

“Kami harapkan masyarakat, UMKM yang ada bisa melirik dan menggali lagi potensi daerahnya, karena sebenarnya apa yang ada di alam itu bisa bernilai eknomi dan memakmurkan,” sambungnya.

Ada banyak daerah di Tanah Air yang berhasil dengan budi daya hulu-hilir industri perikanan, seperti daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Riau, dan Kepulauan Riau. Sementara untuk tingkat daerah seperti Cilacap (Jawa Tengah), Tegal (Jawa Tengah), dan Banyuwangi (Jawa Timur).

Untuk menghadapi tantangan dinamika global dan pandemi virus corona, Yugi menambahkan, sektor industri dan perdagangan diharapkan dapat mempertahankan pasar dan produktivitasnya.

“Pasar dalam negeri tentu harus diamankan, juga pasar luar negeri ekspornya jangan kendor,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini