Sekolah Rakyat Komitmen Pemerintah Berikan Pendidikan Layak untuk Anak

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk memberikan pendidikan layak bagi seluruh anak Indonesia melalui program strategis Sekolah Rakyat. Program ini hadir di tengah upaya pemerintah untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).

Kunjungan lapangan ke berbagai daerah menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata. Di Palangka Raya, misalnya, telah dilakukan verifikasi pelaksanaan program, diikuti dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 69 di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kedua lokasi ini membawa pesan kuat bahwa pemerintah saat ini memiliki visi jelas untuk menjadikan pendidikan sebagai pintu menuju kesempatan yang setara bagi semua anak.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, menyampaikan tiga pesan penting dari Presiden RI kepada para siswa di Palangka Raya.

“Bapak Presiden berpesan, kalian semua harus punya cita-cita. Cita-cita itulah yang akan menggerakkan kita untuk berusaha dan berjuang. Ke depannya mau jadi apa, pikirkan mulai sekarang,” ujar Qodari.

“Presiden juga berpesan, supaya berhasil kalian harus rajin belajar. Semua fasilitas sudah disiapkan. Tugas kalian hanya belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, rajin pangkal pandai,” tambah Qodari.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi 69 di Buton Tengah dan menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah pekerjaan kolektif antara pusat dan daerah.

“Mimpi Bapak Presiden itu kan bagaimana seluruh anak Indonesia, termasuk yang tidak mampu, itu bisa punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan itu tidak mudah, itu memerlukan kerja sama yang sangat keras dengan semua,” ungkap Bima.

Bima pun melihat realisasi ini merupakan bagian dari menciptakan kesempatan dan peluang.

“Saya melihat di sini Pak Bupati Buton Tengah bekerja keras, melihat semua peluang-peluang dan kesempatan, memanfaatkan ruang-ruang yang ada, lokasi, tempat, universitas, kemudian Sekolah Rakyat ini bisa diadakan di sini,” jelasnya setelah berdialog dengan siswa dan para pemangku kepentingan.

Secara khusus eks Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama, menyebut program Sekolah Rakyat sebagai bukti konkret bahwa pemerintah serius membangun kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

“Program Sekolah Rakyat menyediaan sekolah ber asrama gratis, fasilitas lengkap, dan bebas biaya bagi siswa kategori sosial ekonomi rendah,” kata Eko.

Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan kualitas, sumber daya guru, dan monitoring hasil akan menjadi kunci sukses jangka panjang.

Pemerintah telah menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam agenda transformasi nasional, dan Sekolah Rakyat merupakan fasilitas strategis yang menjawab dua kebutuhan sekaligus: akses dan kualitas.

Ke depan, pemerintah terus mendorong keterlibatan daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas yang sudah disediakan, mulai dari seragam, asrama, hingga layanan makan dan pendampingan dapat dioptimalkan guna meraih hasil yang maksimal. Hal ini selaras dengan arahan Presiden bahwa pendidikan bukan hanya hak, namun juga investasi masa depan bangsa.

Dengan momentum yang tepat dan sinergi yang semakin kuat antar-instansi, program Sekolah Rakyat akan semakin solid memberikan dampak nyata bagi generasi muda Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan, memperbaiki kualitas, dan menjamin bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam kesempatan meraih pendidikan layak.***

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini