Sekolah Rakyat Didorong Tetap Bersih melalui Pengawasan dan Transparansi

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program Sekolah Rakyat menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Penguatan tersebut mencakup sarana dan prasarana, manajemen sumber daya manusia, tata kelola keuangan, hingga pembentukan budaya disiplin di lingkungan sekolah berbasis asrama tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar mampu menjadi ruang pendidikan yang bersih, tertib, dan memberikan motivasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

“Bagaimana kita menjaga merawat memastikan bahwa yang sudah dibangun ini benar-benar bisa memotivasi memberikan semangat mendorong kita untuk bekerja lebih optimal. Semuanya harus rapi dan tertib maka penguatan kedisiplinan guru dan anak-anak bisa terus kita mulai rancang,” ujar Gus Ipul.

Ia meminta seluruh jajaran Sekolah Rakyat memperkuat tata kelola sarana dan prasarana, termasuk memastikan kebersihan lingkungan sekolah tetap terjaga. Menurutnya, lingkungan pendidikan yang tertata baik akan mendukung pembentukan karakter disiplin dan semangat belajar siswa.

Dalam aspek sumber daya manusia, ia menilai pengelolaan SDM harus dilakukan secara proporsional karena sistem boarding school berjalan selama 24 jam penuh. Seluruh unsur di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga petugas kebersihan, dinilai memiliki tanggung jawab moral dalam mendidik siswa.

Penguatan tata kelola juga dilakukan pada sektor keuangan. Pemerintah berkomitmen menerapkan sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel melalui desentralisasi kewenangan kepada pihak sekolah dengan tetap disertai pengawasan ketat.

“Kita akan berikan tanggung jawab besar kepada kepala sekolah dan jajarannya bisa mengelola uang sendiri jadi tidak terpusat lagi beli seragam, beli sepatu beli ini, semua sudah didesentralisasi tapi dengan pengawasan yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Universitas Jayabaya Moestar Putra Jaya menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai solusi pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Di tengah tantangan ketimpangan sosial, Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan representasi kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan bagi mereka yang kerap berada di pinggir kesempatan,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan bangsa tidak hanya diukur dari jumlah anak yang mengenyam pendidikan, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program Sekolah Rakyat pun dinilai berpeluang menjadi tonggak penting dalam menyiapkan masa depan bangsa yang lebih inklusif dan bermartabat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat dan Komitmen Pencegahan Korupsi Sejak Awal

*) Oleh: Aditya NugrohoProgram Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluasakses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat miskin sertakelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintahdalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataanpendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadikebijakan pendidikan semata, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membukapeluang mobilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secaraberkelanjutan.Pemerintah terus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melaluipenguatan tata kelola, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, serta pengawasanyang akuntabel dan transparan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap anggarannegara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, mulai daripeningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan karakter, hingga penciptaangenerasi muda yang berdaya saing. Dengan dukungan pengawasan yang baik dan sinergi seluruh pihak, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasikuat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mempercepat pembangunanmanusia Indonesia yang maju dan berkeadilan.Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh menjadikunci agar program strategis pemerintah tidak hanya berfokus pada penyerapananggaran, tetapi juga mampu menghadirkan layanan dan fasilitas pendidikanberkualitas bagi masyarakat. Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmen kuatpemerintah dan lembaga pengawas dalam memastikan setiap program sosial berjalanefektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam konteksProgram Sekolah Rakyat, penguatan tata kelola dan pemetaan risiko sejak awalmenjadi langkah penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan sekaligusmemperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu langkah strategis pemerintahdalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sumberdaya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di berbagaidaerah. Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya menyediakanfasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial bagigenerasi muda agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkankualitas hidup mereka di masa depan.Perhatian KPK terhadap informasi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan negara kini semakin responsif dan preventif. Klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik menjadi bagiandari upaya menjaga transparansi serta memastikan masyarakat memperolehinformasi yang utuh dan proporsional. Pendekatan terbuka seperti ini mencerminkansemangat pemerintahan yang akuntabel dan modern, di mana pengawasandijalankan sebagai instrumen penyempurnaan kebijakan demi kepentinganmasyarakat luas. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Penjelasan tersebutmenjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam menjaga pemahaman publik agar tidak muncul persepsi yang keliru terhadap pengelolaan Program Sekolah Rakyat. Transparansi informasi seperti ini penting untuk memperkuat kredibilitas program sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Komitmen Kementerian Sosial membuka ruang pengawasan dan pendampingan dariKPK juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mendorong budaya birokrasi yang semakin profesional, terbuka, dan berintegritas. Kolaborasi antarlembagamemperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa program sosial berskala besarmemerlukan pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengawasan yang terintegrasi, kualitas program dapat terus dijaga sehinggamanfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, khususnyaanak-anak dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan dukungan negara dalam memperoleh pendidikan yang layak.Di sisi lain, perhatian Wakil Ketua KPK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini