MATA INDONESIA, JAKARTA – Sudah banyak negara yang berkomitmen membantu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Oleh karena itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak semua pihak agar tak lagi khawatir soal siapa yang akan berinvestasi pada proyek tersebut.
”Jadi tidak perlu ada keraguan tentang apakah ada investasi di IKN atau tidak. Nggak perlu ada keraguan itu,” kata Bahlil saat rapat dengan Komisi VI di Gedung DPR, Kamis, 8 September 2022.
Bahlil pun menyebutkan sejumlah negara yang telah berkomitmen untuk membantu dana investasi di proyek itu. Yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea, Jepang, Taiwan, hingga beberapa negara di Eropa. Perusahaan-perusahaan di negara itu pun juga sudah menyampaikan komitmen.
Menurut Bahlil, peranan investor dari berbagai negara itu sangat penting untuk merealisasikan pembangunan IKN. Karena dari total kebutuhan anggaran pembangunan Rp466 triliun, 80 persen bergantung pembiayaan pihak swasta. Sedangkan 20 persennya menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
”IKN ini tidak semua anggarannya dari APBN. Kalau tidak salah maksimal 20 persen dari total pendanaan investasi IKN itu mendapat biaya dari APBN, sisanya swasta,” ucap Bahlil.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rencananya bakal menandatangani lima kontrak proyek untuk pekerjaan fisik di Ibu Kota Negara (IKN) pada Senin, 29 Agustus 2022. Rencana tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR.
Kontrak-kontrak yang akan diteken untuk proyek di IKN Nusantara itu adalah kontrak pembangunan dua ruas jalan tol, pembangunan jalan logistik, dan pemetaan lahan. Kementerian PUPR, kata Basuki, juga akan menandatangani kontrak pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Sungai Sanggai serta kontrak penataan kawasan Sumbu Kebangsaan.
Adapun lima kontrak proyek infrastruktur itu memiliki nilai Rp 7 triliun. Sebelumnya dalam APBN 2022, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran untuk pembangunan dasar di ibu kota baru sebesar Rp 5,4 triliun.
