Sebagai Manajer, Bambang Pamungkas Merasa Gagal Angkat Prestasi Persija

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bambang Pamungkas tak lagi menjabat manajer Persija. Dia mengaku merasa gagal mengangkat prestasi tim berjuluk Macan Kemayoran di Liga 1 musim 2021/2022.

Kontrak Bambang bersama dengan 11 staf serta ofisial, termasuk pelatih Sudirman, sudah habis per 31 Maret 2022. Manajemen memutuskan tak memperpanjang kontrak mereka.

Di akhir musim kompetisi Liga 1 2021/2022, Persija duduk di peringkat delapan dengan mengemas 45 poin. Hasil yang mengecewakan untuk tim sebesar Macan Kemayoran. Bambang mengaku bertanggung jawab atas kegagalan Persija mencapai target.

“Kegagalan tim ini untuk mencapai target, tentu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai manajer. Dan saya sudah memberikan laporan pertanggungjawaban secara resmi terkait segala sesuatu yang terjadi, serta data lengkap dari setiap pertandingan yang dijalani Persija sepanjang musim ini kepada Pak Panca, sebagai presiden klub,” ujarnya.

“Semoga data-data tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pertimbangan adan acuan manajemen, untuk membangun tim musim depan yang lebih baik. Dengan siapa pun pemain, ofisial, dan manajer yang nantinya akan ditunjuk,” katanya.

Pria yang akrab disapa Bepe tersebut mengucapkan terima kasih kepada manajemen atas kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan untuk memimpin tim Persija musim ini. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada manajemen serta the Jakmania karena gagal menyelesaikan misi dengan baik.

“Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen, atas kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin tim Persija musim ini,” ucapnya.

“Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada manajemen serta the Jakmania, karena belum mampu menjawabnya kepercayaan tersebut dengan hasil yang baik,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini