MataIndonesia, TIMIKA – Penyanderaan sembilan perempuan asli Suku Amungme di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, yang disebut dilakukan kelompok TPNPB-OPM Kodap III Ndugama, memantik kecaman keras Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA).
Hampir satu bulan berlalu, namun keberadaan dan keselamatan para korban masih menjadi tanda tanya. LEMASA menilai tindakan tersebut bukan sekadar kejahatan terhadap warga sipil, tetapi juga ancaman serius terhadap keamanan dan perdamaian masyarakat di Tanah Amungme.
Ketua LEMASA, Sem Bukaleng S.I.Kom, mengatakan masyarakat Amungme sudah terlalu lama menunggu kepastian mengenai nasib sembilan perempuan yang menjadi korban penyanderaan.
“Hampir satu bulan berlalu, tetapi nasib sembilan perempuan asli Suku Amungme menjadi korban penyanderaan kelompok TPNPB-OPM Kodap III Ndugama di Jila belum juga mendapatkan kepastian,” tegas Sem.
Ia menilai sikap Kodap III Ndugama yang tidak segera membebaskan para sandera menunjukkan kelompok tersebut seolah mengabaikan suara masyarakat Papua sendiri.
“Saya menilai sikap Kodap III Ndugama menganggap remeh suara masyarakat. Dengan kata lain, Kodap III Ndugama membiarkan terjadinya pertumpahan darah di antara masyarakat Papua,” ujarnya.
Sem memperingatkan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurut dia, masyarakat Amungme memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman di tanah adatnya sendiri dan tidak boleh terus menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata.
LEMASA juga menyatakan telah mengetahui keberadaan sejumlah keluarga yang disebut memiliki hubungan dengan pihak yang dituding terlibat dalam konflik, termasuk kelompok yang dikaitkan dengan Egianus Kogoya.
“Oleh karena itu, kami menyatakan dengan tegas: tidak akan memberi ampun siapapun yang berafiliasi dengan Kodap III Ndugama apalagi dengan Egianus Kogoya,” lanjutnya.
Sem kembali mendesak kelompok Kodap III Ndugama segera membebaskan seluruh sandera.
“Jangan jadikan masyarakat sipil sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik atau perjuangan bersenjata,” katanya.
LEMASA menegaskan masyarakat Amungme menginginkan Tanah Amungme tetap aman dan damai. Penyanderaan, kekerasan, dan intimidasi terhadap warga sipil dinilai hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat serta menghambat pembangunan di Papua Tengah.