Sambut Nataru, Bupati Sleman Buka High Level Meeting TPID Kabupaten Sleman 2023

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi koordinasi antara stakeholder terkait kesiapan jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Pemkab Sleman melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyelenggarakan High Level Meeting yang dibuka secara langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, Jumat (1/12) di Hotel Crystal Lotus.

Pada kesempatan tersebut turut dilakukan penandatanganan Keputusan Bupati Sleman tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sleman yang akan mencabut Keputusan Bupati Sleman Nomor 9.3 tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Pengendalian Inflasi Daerah

Acara High Level Meeting TPID tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Sleman, Kepala Kantor Perwakilan BI DIY, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Pemda DIY, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY, Kepala Perum BULOG Kanwil Yogyakarta, Pimpinan PT Pertamina Cabang DIY dan Pimpinan Hiswana Migas DIY

Dalam arahannya, Kustini mengatakan melalui acara ini merupakan upaya untuk memantapkan kolaborasi dan sinergi dalam mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan stok atau pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman. Dalam menyongsong perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2024, menurutnya Pemkab Sleman harus menjamin ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat serta mengupayakan agar harganya terjangkau.

“Saya yakin dengan koordinasi dan sinergi yang mantap diantara seluruh stakeholder maka kita dapat melakukan seluruh upaya yang dimungkinkan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pengendalian inflasi jelang Natal dan Tahun Baru 2024,” kata Kustini

Lebih lanjut, Kustini berharap TPID tidak hanya berfokus pada persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek. Namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien.

“Pada kondisi seperti inilah peran pemerintah melalui TPID sangat diperlukan dan tidak hanya memantau harga, ketersediaan stok dan distribusi bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat tetapi juga untuk mengendalikan laju inflasi serta langkah-langkah yang responsif dan efektif,” pungkasnya

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Slemam, Suyanto melaporkan Nataru merupakan hari besar yang memiliki pengaruh besar terhadap mekanisme pasar. Tingkat inflasi di DIY berpotensi mengalami kenaikan pada akhir tahun yang disebabkan tingginya peluang kunjungan wisatawan, permintaan terhadap bahan pangan, maupun kebutuhan transportasi. Dengan demikian, TPID Kabupaten Sleman perlu melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi yang salah satunya adalah pelaksanaan High Level Meeting TPID Kabupaten Sleman.

“High Level Meeting TPID Kabupaten Sleman hari ini diselenggarakan untuk peningkatan peran dan fungsi koordinasi antara stakeholder terkait dalam rangka kesiapan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta membahas program kerja sepanjang tahun 2023 dan program strategis yang akan diselenggarakan tahun 2024,” jelasnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini