Samarinda Putuskan Lanjutkan PPKM Darurat 21-31 Juli 2021

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kota Samarinda di Kalimantan Timur diputuskan oleh pemerintah memperpanjang PPKM Darurat mulai 21-31 Juli 2021. Sebelumnya, tiga daerah di Kalimantan Timur yang lebih dulu menerapkan PPKM Level IV hingga 20 Juli 2021.

Pemerintah mengganti penamaan PPKM Darurat menjadi PPKM Level IV. Kabar ini disampaikan resmi Pemprov Kalimantan Timur.

Perubahan itu disampaikan usai Pemprov Kaltim mengikuti rapat virtual evaluasi pelaksanaan PPKM di Indonesia bersama pemerintah pusat hari ini.

“Iya Samarinda masuk Level IV,” kata Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Jauhar Effendi.

Jauhar mengatakan pemerintah menjelaskan sejumlah parameter kota Samarinda masuk kategori PPKM Level IV. “Bed Occupancy Rate (rasio keterisian tempat tidur rawat inap Covid-19), kasus mingguan dan capaian vaksinasi,” ujarnya.

Diantaranya, saat penerapan PPKM Darurat, untuk aktivitas warung kecil misalnya dipersilakan buka namun menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat.

“Kafe, restoran dan lain sebagainya, harus layanan delivery. Iya, benar (tidak boleh makan di tempat). Aktivitas pasar tradisional juga prokes ketat,” katanya.

Penerapan PPKM Level IV di Samarinda adalah hal baru, karena saat ini masih menerapkan PPKM level III atau PPKM Mikro Diperketat sampai 20 Juli 2021.

Sedangkan tiga daerah lain di Kalimantan Timur yang lebih dulu menerapkan PPKM Level IV adalah Balikpapan, Bontang dan Berau, diperpanjang hingga akhir bulan ini.

“Rencananya mulai diterapkan 21-31 Juli. Iya nanti seperti itu (disampaikan pemerintah pusat soal rinci PPKM Level IV),” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini